Diungkap Fadli Zon! Ternyata Kasus Habib Rizieq Diperlakukan Berlebihan karena...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, kasus Habib Rizieq Shihab terkait hasil tes swab di Rumah Sakit Ummi Bogor, adalah kasus yang dipaksakan karena ada kepentingan politik.

"Kasus Habib Rizieq kita melihat bagaimana kasus ini begitu sumir, Habib Rizieq diberlakukan dengan sangat luar biasa over kill, tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan,” ujar Fadli Zon dalam sebuah diskusi darring kemarin, yang dikutip FIN, Selasa (14/12/2021).

Baca Juga: Ketum PBNU Sentil 212, Faizal Assegaf Kasih Balasan Menohok: Umat Sudah Muak dengan Kalian

Dia mengatakan, pemberlakuan hukum kepada Habib Rizieq sangat terlihat jelas ada motif politik. Jika dibandingkan dengan kasus serupa yang dilakukan pihak lain, mereka hanya mendapat hukuman yang ringan.

“Jelas sekali motifnya politik, bukan motif penegakan hukum. Masyarakat bisa melihat dan membandingkan itu dengan kasus lain yang serupa, bahkan lebih berat, tetapi hukumnya lebih ringan,” ucap Fadli Zon.

Menurut Fadli Zon, pemerintah seharusnya merangkul Habib Rizieq. Sebab, mantan petinggi FPI itu merupakan ulama dan simbol Islam.

“Harusnya pemerintah dalam hal ini, merangkul Habib Rizieq karena ini menjadi salah satu simbol dari ulama, simbol dari kekuatan yang dianggap sebagai simbol umat Islam, tetapi diperlakukan dengan cara yang tidak adil dan diperlakukan sewenang-wenang,” ujar Fadli Zon.

Dia mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi sistem dan penegak hukumnya. Belum lagi saat ini maraknya tendensi Islamophobia. Para Tokoh Islam yang tidak sejalan degan pemerintah, bisa saja ditangkap dengan tuduhan teroris atau radikalisme.

Baca Juga: Menohok! Said Aqil Beri Komentar Pedas untuk 212, Siapa Sangka Ia Bilang...

“Ini yang menurut saya harus ada evaluasi pembaruan yang tentu saja adil,” katanya.

"Sekarang ini, kan ada tendensi Islamophobia yang cukup besar dengan istilah-istilah seperti radikalisme, dan seterusnya. Bahkan terorisme pun bisa dianggap sebagai bagian dari upaya untuk melakukan akumulasi kekuasaan mereka yang dianggap tidak bersesuaian dengan sikap pemerintah, bisa saja sewaktu-waktu dituduh dengan berbagai alasan sebagai teroris atau ikut dalam kegiatan teriorisme dan sebagainya,” ujar Fadli Zon.