Pesatnya Transformasi Digital Harus Diimbangi Keamanan Siber

Aneka fokus area yang diprioritaskan: tahapan, waktu, serta indikator pelaksanaan dan uraian mengenai peranan dari segenap pemangku kepentingan yang terkait. Kedua, sebagai fungsi yuridis yaitu suatu acuan hukum yang bersifat nasional bagi segenap jajaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah.

“Kemudian dalam strategi nasional ini juga mencakup pengaturan manajemen krisis siber nasional (MKSN). Demikian pula pengaturan perlindungan infrastruktur informasi vital yang mendukung terciptanya ekosistem penyelenggaraan keamanan siber di semua penyelenggara infrastruktur informasi vital di sektor strategis melalui pengelolaan insiden siber, peningkatan kapasitas SDM, kerja sama, dan pengukuran kematangan keamanan siber,” ujarnya.

Untuk itu, BSSN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan keamanan siber di tengah pengembangan transformasi digital. Mohon dukungannya untuk percepatan penetapan regulasi pengaturan strategi keamanan siber nasional sebagai pengaturan awal penerapan keamanan siber menuju Indonesia Maju khususnya khususnya dalam bidang teknologi digital.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan TOP Digital Awards tahun 2021 dapat menjadi embrio positif yang menumbuhkan kepedulian dan kesadaran pengembangan transformasi digital dengan tetap memperhatikan aspek keamanan siber,"

"Mengingat bahwa ancaman siber dapat hadir sewaktu-waktu tanpa terduga maka segenap pemangku kepentingan siber nasional harus senantiasa siap siaga dalam merespon keamanan siber, memitigasi risiko siber, termasuk mempertahankan diri,” tutup Wakil Kepala BSSN.