Mewujudkan Gagasan Tol Laut (Bagian II-Habis)

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Gegap-gempita kampanye pemilihan presiden pada Juni hingga Juli 2014 bertambah gempar ketika Calon Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla mengemukakan gagasan pembangunan tol laut dan poros maritim yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia.

Gagasan pembangunan tol laut itu menggelegar, tetapi akan seperti apa dan bagaimana mewujudkannya? Sampai terpilihnya Jokowi-JK pada 9 Juli dan pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014 gagasan tol laut terus menggema dan publik mengejar akan seperti apa gagasan itu. Itulah keingintahuan publik dan janji yang belum tunai.

Perlahan namun tampak pasti, pemerintah mulai membuka penjelasan mengenai gagasan tol laut dan poros maritim. Dengan demikian, penjelasan itu membuka mata hati pemahaman publik maksud dan tujuan gagasan tersebut.

Ternyata, tol laut dan poros maritim berbeda sama sekali dengan prediksi dan pemahaman bahwa seolah-olah seperti pembangunan jembatan Suramadu, JSS, dan tol laut yang pernah digagas Kementerian BUMN dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam bahasa yang sederhana, tol laut diwujudkan dengan menyiapkan infrastruktur pelabuhan dan penyeberangan.

Dengan infrastruktur pelabuhan dan penyeberangan yang memadai dan terkelola dengan manajemen yang efisien maka nantinya arus barang dan jasa serta orang akan lebih baik. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan gagasan tersebut mulai disampaikan dan publik mulai terbuka pemahamannya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah mendesain konsep tol laut yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 24 pelabuhan. Pelabuhan sebanyak itu terbagi atas pelabuhan yang menjadi hubungan internasional, pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul.

Sebanyak 24 pelabuhan itu, antara lain, Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang. Selanjutnya, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke, dan Jayapura.

Seperti telah diberitakan berbagai media, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna mengatakan hanya Pelabuhan Kuala Tanjung, Bitung, dan Sorong yang akan dibangun baru. Sedangkan, sisanya hanya perluasan atau pengembangan.

Dari 24 pelabuhan itu terbagi dua hubungan internasional, yaitu Kuala Tanjung dan Bitung yang akan menjadi ruang tamu bagi kapal-kapal asing dari berbagai negara. Selanjutnya, pemerintah menyiapkan enam pelabuhan utama yang dapat dilalui kapal-kapal besar berbobot 3.000 hingga 10 ribu TeUS. Enam pelabuhan itu adalah Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong.

Nantinya, pelabuhan utama akan menjadi jalur utama atau tol laut. Sedangkan, 24 pelabuhan dari Belawan sampai Jayapura disebut pelabuhan pengumpul.

Sebanyak 24 pelabuhan tersebut merupakan bagian dari 110 pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Sementara total pelabuhan di Tanah Air sekitar 1.230 pelabuhan. Sebanyak 110 pelabuhan dari total 1.230 pelabuhan dikelola oleh Satuan Kerja Perhubungan, provinsi, dan lainnya.

Meski Bappenas sudah memiliki konsep untuk implementasi gagasan tol laut, namun bisa saja ada perubahan. Konsep untuk implementasi itu akan ada titik terang pada 15 Januari saat Peraturan Presiden tentang Rencana Rembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terbit.

Menurut dia, desain tol laut ini adalah konsep dari Pelindo dan McKansey. Perubahan sangat dimungkinkan terjadi karena melihat 86 pelabuhan lain yang dioperasikan Pelindo memiliki IRR tinggi. Dalam draf RPJMN teknokratik, pihaknya sudah mengestimasi kebutuhan investasi pelabuhan tersebut sekira Rp 424 triliun.

Namun, Presiden Jokowi dalam presentasinya memproyeksikan dananya Rp 700 triliun lebih. Perbedaan angka itu, menurut Dedy S Priatna, kemungkinan karena belum termasuk pengadaan kapal. Menurut kalkulasi Bappenas, pengadaan kapal untuk tol laut tersebut sektar Rp 100 triliun sampai Rp 150 triliun. Sedangkan, biaya investasi untuk membangun pelabuhan terintegrasi lengkap dengan pembangkit listrik dan sebagainya sekitar Rp 70 triliun.

Publik masih menanti implementasi dari rencana-rencana itu karena-diakui atau tidak-belumlah banyak yang bisa diperbuat pemerintah saat ini mengingat baru sebulan bekerja. Apalagi untuk mengimplementasikan sebuah gagasan atau program, harus dihadapkan pada koordinasi antarkementerian dan pemahaman, komitmen, serta konsistensi para pemegang kebijakan. Di sisi lain, anggaran merupakan salah satu komponen terpenting dalam pembangunan infrastruktur.

Pemerintah bukanlah tukang sulap. Karena itu, bijak apabila publik memberi waktu kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi kemampuan dan seluruh daya upayanya dalam mewujudkan gagasan tersebut. (Ant)