Gobel: Jangan Biarkan Harga Kebutuhan Rakyat Naik Melangit

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, mengingatkan kementerian perdagangan agar bisa mengendalikan harga-harga barang kebutuhan masyarakat. “Jangan dibiarkan harga terus melambung. Hidup rakyat kecil lagi susah. Tapi harga telur, minyak goreng, bawang, cabe, sayur, daging ayam, dan lain-lain malah naik melangit,” katanya, Rabu, 5 Januari 2022.

Seperti diberitakan di berbagai media, harga-harga barang kebutuhan sehari-hari terus naik sejak Desember 2021, seperti harga minyak goreng, telur, dan bawang. “Padahal Indonesia itu kan sumber minyak goreng dunia. Kan aneh jika kita tak bisa mengendalikannya. Bawang pun sudah dibanjiri impor. Berarti ada mekanisme yang tidak bekerja,” kata politisi dari Partai Nasdem tersebut.

Baca Juga: Gobel Hadiri Natal: Mari Kita Bergandeng Tangan!

Gobel mengatakan, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 dan masih terjadi hingga saat ini paling berdampak terhadap rakyat kecil. Hal itu bisa dilihat pada situasi di pasar-pasar, di supermarket, jumlah kucuran kredit untuk usaha mikro, maupun pada tutupnya usaha mikro. “Banyak orang kehilangan pekerjaan atau usahanya bangkrut. Jika situasi ini ditambah dengan beban kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari maka mereka bisa gepeng,” katanya.  

Karena itu, Gobel menyarankan agar kementerian perdagangan bisa koordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengendalikan harga, misalnya dengan Kementan dan Kemenkop dan UKM. “Ini soal personal approach, keterampilan manajerial, dan kepemimpinan saja. Jika hal itu dilakukan maka masalah harga barang kebutuhan rakyat bisa diatasi dengan baik,” katanya.

Gobel juga menyatakan bahwa pada 2022 ini sejumlah tarif dan harga sejumlah kebutuhan juga diinformasikan akan naik seperti harga gas LPG, tarif listrik, tarif tol, cukai rokok, bahkan ada rencana menghapus premium dan pertalite. “Semua itu pasti akan berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi jika tak ada upaya serius dan permanen dalam pengendalian harga, maka rakyat kecil tak mendapat perlindungan dari pemerintah,” katanya.

Pada sisi lain, katanya, lahirnya Permendag No 20 Tahun 2021, justru menghapus elemen koordinasi kementerian perdagangan dengan kementerian teknis. “Misalnya soal penghapusan perlunya rekomendasi dari kementerian pertanian untuk izin impor bawang putih. Padahal kementan yang mengetahui pertanian bawang putih dan juga memiliki program perluasan dan peningkatan hasil pertanian bawang putih. Perncabutan rekomendasi itu jadi menegasikan kerja kementerian teknis. Ini satu contoh saja,” katanya. Karena itu, Gobel menyarankan agar Permendag tersebut untuk diperbaiki dengan memperkuat aspek koordinasi dengan kementerian terkait.

“Semua hal saling terkait. Jadi jangan jalan sendiri saja,” katanya.

Lebih lanjut Gobel mengatakan bahwa pemerintah agar mewaspadai laju inflasi. Menurutnya, laju inflasi 2021 cukup terkendali, namun dorongan terhadap kenaikan harga-harga dalam beberapa bulan terakhir ini harus diwapadai agar tidak terus berlanjut. Ini penting agar tidak semakin memberatkan ekonomi sebagian besar masyarakat yang masih sepenuhnya pulih.

“Secara umum laju inflasi tahun lalu memang cukup terkendali, namun kalau dilihat lebih rinci ada yang harus diwaspadai, yaitu terjadi kenaikan inflasi yang siginfikan pada kelompok makanan dan minuman sampai saat ini. Trend ini harus dikendalikan agar tidak terus berlanjut,” katanya.

BPS mengumumkan, inflasi tahunan atau year on year (yoy) pada Desember 2021 tercatat 1,87%. Kontribusi terbesar berasal dari kenaikan harga pada kelompok makanan dan minuman yang mengalami inflasi sebesar 3,20%. Kenaikan ini terutama sangat dirasakan dalam dua bulan terkhir, di mana Indeks Harga Konsumen (IHK) di kelompok makanan dan minuman ini, masing-masing naik 0,84% pada November dan 1,61% pada Desember.

Menurut BPS, komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi dalam dua bulan terakhir adalah cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, cabe merah, ikan segar, beras, bayam, kangkung, bawang merah. Dari pantauan sejumlah media di pasar-pasar di sejumlah daerah, harga komoditas makanan dan minuman itu masih jauh di atas harga eceren tertinggi (HET) atau harga acuan penjualan (HAP) yang ditentukan pemerintah.