Siap Terbang ke Myanmar, PM Kamboja Serius untuk Temui Junta Militer

Warta Ekonomi, Phnom Penh, Kamboja -

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen dijadwalkan mengunjungi Myanmar pada 7-8 Januari. Kunjungan Hun Sen merupakan upaya untuk meredakan krisis di Myanmar.

Tahun ini, Kamboja menjabat ketua bergilir blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).  Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, menolak kritik bahwa kunjungan Hun Sen akan melegitimasi junta Myanmar. Prak Sokhonn mengatakan, fokus Kamboja adalah memperbaiki situasi di Myanmar.

Baca Juga: Terkuak Strategi Bengis Junta Myanmar: Membabi Buta, Polanya Sistematis dan Masif

"Upaya akan tetap fokus pada peta jalan perdamaian dan konsensus lima poin yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN tahun lalu," kata Prak Sokhonn, dilansir Channel News Asia, Rabu (5/1/2022).

Prak Sokhonn mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan membuka jalan untuk menciptakan lingkungan kondusif, serta dialog inklusif dan kepercayaan politik di antara semua pihak terkait.

Kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar telah ditunda setelah junta menolak mengizinkannya bertemu dengan pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Sebagai tanggapan, ASEAN tersebut mengeluarkan pemimpin junta Myanmar dari pertemuan tingkat tinggi pada Oktober lalu. Ini merupakan tindakan yang jarang dilakukan oleh ASEAN.

"Krisis Myanmar memiliki implikasi buruk bagi stabilitas regional, citra, kredibilitas, dan persatuan ASEAN," kata Prak Sokhonn.

Prak Sokhonn mengatakan, Kamboja sedang melakukan upaya untuk mengizinkan pemimpin junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta tahun lalu. Lebih dari 1.400 orang tewas dalam tindakan keras militer untuk membungkam perbedaan pendapat, dan membubarkan aksi pro-demokrasi.

Park Sokhonn mengatakan, Myanmar berada di ambang perang saudara. Menurutnya, krisis di Myanmar semakin dalam dan semua komponen yang mengarah ke perang saudara sudah terlihat.

"Kami merasa, semua komponen untuk perang saudara sekarang ada di atas meja. Sekarang ada dua pemerintahan, ada beberapa angkatan bersenjata, orang-orang sedang menjalani apa yang mereka sebut gerakan pembangkangan sipil dan (ada) perang gerilya di seluruh negeri," ujar Prak Sokhonn.