Survei SMRC: 83% Responden Tak Menganggap Permendikbud PPKS Dukung Zina

Sebanyak 83% dari total responden dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan kebijakan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi bukan bertujuan untuk membenarkan perzinahan.

Responden dalam golongan ini menilai Permendikbud PPKS justru merupakan upaya melindungi korban dari kekerasan atau pemaksaan untuk melakukan hubungan seks.

Baca Juga: Baru 33% Orang yang Tahu Permendikbud PPKS, Nadiem Makarim Jadikan Bahan Evaluasi

"Kita tahu bersama ada dua pandangan yang berkembang di masyarakat. Pertama, yang mengatakan Permendikbud membenarkan perzinahan. Kedua, menyatakan Permendikbud tidak membenarkan perzinahan melainkan upaya melindungi korban dari kekerasan atau pemaksaan untuk melakukan hubungan seks," kata Manager Program SMRC Saidiman Ahmad dalam acara rilis hasil survei yang digelar secara virtual, Senin (10/1/2022).

Kendati demikian, masih terdapat sejumlah responden yang berpandangan dengan sudut pandang yang pertama. "Pendapat pertama itu ada 10% yang mendukung," imbuhnya.

Namun, Saidiman menyatakan yang tidak setuju dengan pandangan tersebut terbilang mayoritas, dengan total dukungan sebanyak 83%. Sementara 7% sisanya belum menyatakan sikap terkait isu tersebut.

Survei SMRC ini dilakukan pada 8-16 Desember 2021 dengan metode wawancara tatap muka langsung. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

Dari populasi, dipilih 2420 responden secara random (multistage random sampling) dengan responden yang dapat diwawancarai (response rate) sebesar 85% atau 2062 responden. Margin of error survei diperkirakan sebesar kurang lebih 2,2% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling).