Pengamat Nilai Mantan Napi Seharusnya Tidak Dipilih Menjadi Pejabat Publik

Lebih lanjut, mantan direktur pengelola Kawasan Gelola Bung Karno ini memaparkan, seorang calon pejabat eselon 2 atau 1 yang pernah menjalani hukuman di atas satu bulan dan di bawah 4 tahun, secara hukum tidak memiliki masalah untuk ikut seleksi atau dipilih menjadi pejabat publik. Namun secara moral dan kepantasan, tidak pantas. Masih banyak calon calon yang bersih dari catatan catatan hukum.

Hilmi Rahman Ibrahim memberikan solusi jika dalam seleksipejabat publik setingkat eselon satu dan dua baik di tingkat pusat maupun daerah, terdapat salah satu calon yang pernah menyandang status nara pidana. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah Pansel menggunakan hak subyektifitasnya untuk memillih atau membatalkan calon yang punya masalah hukum.

“Selain itu, biasanya di setiap seleksi pejabat publik membuka keran dan suara serta pendapat masyarakat untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap calon calon yang ikut serta dalan proses seleksi tersebut. Masukan dan pendapat masyarakat akan moral dan kelakuan calon peserta lelang jabatan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan Pansel untuk meloloskan atau tidak meloloskan salah satu calon,” papar Hilmi Rahman Ibrahim.

Baca Juga: Tjahjo Buat Aturan Baru, ASN Sektor Esensial Sudah Harus WFO 100%

Menurut Hilmi Rahman Ibrahim, dapat dibayangkan, jika pejabat yang diloloskan Pansel adalah pejabat yang paling banyak mendapatkan masukan dan penilaian buruk dari masyarakat. Bagaimana pejabat tersebut menjalankan tugas dan pekerjaannya, kalau secara moral dia cacat dan mendapatkan penilaian atau pendapat buruk dari masyarakat. Hal ini akan mengganggu pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya, sebagai pejabat publik dan memberikan pelayanan publik.

“Nara pidana 4 bulan itu perbuatan tercela.Secara moral kasihan pejabatnya. Hanya akan menjadi olok olokan kalau dipilih. Mestinya itu digunakan oleh Pansel untuk tidak memilihnya. kalau saya Panselnya, catatan hukum pernah dihukum 4 bulan penjara itu, saya pertimbangkanuntuk tidak meloloskan. Tapi pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya itu tidak boleh melarang dia ikut serta dalam proses seleksi. Hanya ada sangsi moral. Selain itu untuk keberlangsungan pemerintahan yang bersih dan krdibel serta transoaran, Pansel harus mempertimbangkan, apakah pejabat yang diloloskan,akan memberatkan yang bersangkutan atau tidak jika terpilih. Sebab pejabat yang bersangkutan akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat juga mengganggu citra pemerintahan secara keseluruhan. Mengingat secara moral bermasalah,” tegas Hilmi Rahman Ibrahim.