Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Puan Geram, Minta Sindikat Mafia Pupuk Bersubsidi Dibabat Habis

Puan Geram,  Minta Sindikat Mafia Pupuk Bersubsidi Dibabat Habis Kredit Foto: Twitter/Puan Maharani
Warta Ekonomi -

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, aksi sindikat mafia pupuk bersubsidi sudah tidak bisa dibiarkan. Ia pun meminta pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk segera menumpas tuntas para mafia pupuk bersubsidi.

“Setiap saya kunjungan ke daerah, masalah pupuk subsidi ini adalah persoalan yang selalu dikeluhkan petani. Ini sudah menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum juga terselesaikan,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/1/2022).

Puan mengatakan, masalah pupuk subsidi yang selalu dikeluhkan petani kepada Puan mulai dari persediaannya yang langka, hingga harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).

Ia pun geram dengan praktik-praktik mafia pupuk bersubsidi yang membuat petani kesulitan. “Praktik mafia pupuk bersubsidi telah menyengsarakan petani kecil di lapangan. Praktik ini mengakibatkan mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalaupun bisa mendapat pasti harganya di atas HET,” ujarnya.

 “Praktik mafia ini telah merampas hak petani kecil yang adalah pahlawan pangan bangsa,” sambung Puan.

Menurut Puan, persoalan pupuk subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Kelangkaan pupuk subsidi diakibatkan karena praktik penyelewengan yang dilakukan sindikat mafia secara terstruktur. Para mafia melakukan penyelewengan pupuk subsidi mulai dari perencanaan seperti penyusunan alokasi dan penentuan distributor.

Kemudian dari sisi distribusi hingga penyaluran ke tangan petani. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti temuan Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengenai manipulasi data Rencana DefinitifKebutuhan Kelompok (RDKK) tani. Puan menyebut, manipulasi data ini yang akhirnya membuat pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

“Perlunya audit total penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah disusupi praktik mafia. Jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK,” tuturnya.

Ombudsman melaporkan, ada 369.688 warga yang meninggal dunia masuk data awalRDKK tahun 2021. Selain itu, ada juga temuan warga yang masih remaja masuk ke dalam RDKK.

“Temuan ini menjadi indikasi bahwa validasi data tidak dilakukan dengan ketat. Karena data tidak akurat, alokasi pupuk jadi tidak tepat sasaran. Petani yang berhak akhirnya tidak bisa mendapatkan hak atas pupuk bersubsidi,” ungkap Puan.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Akurat. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Akurat.

Editor: Boyke P. Siregar

Tag Terkait:

Bagikan Artikel:

Video Pilihan