Kebijakan Minyak Satu Harga Cara Airlangga Disebut DPR Gagal Total

Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, Pemerintah dalam hal ini Menperin Airlangga Hartaro dan mendag Lutfi harus segera turun tangan. Kedua menteri tersebut menurutnya tidak hanya sekedar membuat kebijakan namun tidak melihat langsung kondisi di lapangan.

"Menteri tidak cukup dengan sekedar pernyataan seperti itu. Namun harus segera memantau perkembangannya di pasar. Untuk mengetahui kelancaran dan distribusi minyak curah ini sesuai patokan harga yang diberikan," ujarnya saat dihubungi, Kamis 3/2/2022..

Bila tidak kata Mulyanto, pemerintah wajib melaksanakan operasi pasar. "Ketika sudah diumumkan harga turun, dan ternyata barangnya tidak ada ini kan repot, membohongi masyarakat tentunya. Jangan sampai terkesan di masyarakat pernyataan menteri hanya sekedar hoax," ujar Anggota Komisi VII DPR itu.

Terakhir Mulyanto berpesan, jika kedua menteri tersebut gagal dalam mengelola minyak goreng, artinya Presiden Jokowi harus segera mengganti pembantunya tersebut. "Dengan kata lain pemerintah terutama para menteri Jokowi gagal total dong dalam mengelola kebutuhan mendasar masyarakat khusunya minyak goreng ini. Kalau gagal total ya ganti," tegasnya.

Sementara itu, optimisme bahwa kebijakan ini akan berhasil juga bukan tak ada. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza berharap pemerintah bisa menepati janji bahwa harga minyak goreng akan normal dalam pekan ini juga.