Said Abdullah Teriak Minta Kader PDIP Kelola APBD dengan Prudent: Jangan Sampai Partai Kita Rontok!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian, Said Abdullah mendorong Kepala Daerah dari PDI Perjuangan agar disiplin mengalokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memperkuat pelayanan publik.

Hal ini penting agar anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

Penegasan ini disampaikan Said Abdullah disela-sela Konsolidasi Kepala Daerah Kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia sekaligus memberikan arahan dan instruksi Partai terkait tata kelola Keuangan Daerah di Jakarta, Jumat (4/2/2022).

“Saya berharap agar tata kelola keuangan kita, khususnya yang di APBD dikelola secara prudent (hati-hati). Sebab temuan BPK terkait kesalahan pengelolaan keuangan daerah masih tinggi,” terang Said.

Baca Juga: PDIP Tetap Juara, Tiga Partai Diproyeksi Hilang dari Senayan, Ini Daftarnya

Menurutnya,  DPP PDI Perjuangan memberikan arahan kepada segenap petugas partai, khususnya Kepala Daerah dari PDI Perjuangan agar dispilin memanfaatkan anggaran negara.

Arahan ini sebagai antisipasi para Kepala Daerah yang menjadi kader Partai agar menjauhi perilaku tidak terpuji yang berujung rusaknya nama baik partai.

Apalagi, Kepala Daerah dari PDI Perjuangan ini menjadi tulang punggung pemenangan menuju  Pemilu 2024 nanti.

Karena itu tegas Said, konsolidasi ini sekaligus memastikan petugas partai yang menjadi Kepala Daerah melaksanakan tata kelola keuangan daerah dengan prudent dan good governance.

“Jangan sampai partai kita rontok akibat ulah kader yang tersangkut tindak pidana, khususnya korupsi,” jelas politisi Dapil Jatim XI ini.

Politisi senior PDI Perjuangan mengatakan, partai ini memiliki agenda penting untuk menyelaraskan program pusat dan daerah.

Sinkronisasi ini ditujukan untuk mendorong dampak yang optimal bagi terciptanya kesejahteraan rakyat.  

Baca Juga: Skenario PDI Perjuangan di Pilpres 2024 Terbongkar, Sosok Pendamping Puan Juga Terungkap

Untuk itu, dia berharap agar Dana Transfer Daerah dan Desa (TKDD) harus didorong lebih bermanfaat bagi perubahan di daerah. 

“Kita harapkan DAU tidak terkonsentrasi untuk kebutuhan membayar gaji pegawai. Kita inginkan  kepala daerah dari PDI Perjuangan disiplin mendorong alokasi DAU untuk pelayanan publik,” ujarnya. 

Said yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengakui perubahan desain kebutuhan anggaran ini tidak bisa serta merta, tetapi membutuhkan transformasi. 

“Saya berharap 5 tahun kedepan bisa berubah dimana alokasi DAU untuk optimalisasi pelayanan publik,” tutur politisi asal Sumenep ini.