Duga Ada Pelanggaran HAM di Kisruh Desa Wadas, IPW Tegas Minta Kapolri Pecat Dua Orang Ini

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memecat Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dan Kapolres Purworejo AKBP Fahrurozi. IPW menilai keduanya harus dipecat sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri 

"Kami meminta Kapolri mencopot Kapolda Jateng dan Kapolres Purworejo terlebih dulu kemudian diperiksa oleh Propam Polri terhadap pelanggaran UUD 1945, HAM dan KUHAP serta Perkap," kata  Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Sabtu (12/2/2022).

Hasil investigasi IPW di lapangan, sebut Sugeng, ada dalih pengamanan maupun upaya paksa dari Polda Jateng untuk menangkap warga yang merupakan pelanggaran HAM.

Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sementara Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan secara tegas penangkapan seseorang tidak boleh sembarangan. Hal ini termaktub pada pasal 34 yang berbunyi, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Baca Juga: Desa Wadas Memanas, Ganjar Pranowo Kena “Kroyok” Sindiran Pedas: Tuanmu Sedang Menunggu!

Sugeng mengatakan pelanggaran pada pasal itu terbukti dilakukan oleh Polda Jateng yang telah menangkap 60-an warga Desa Wadas tidak bersalah. Meskipun sehari kemudian mereka yang ditangkap dibebaskan. Peristiwa pelanggaran ini menyebabkan kegaduhan di masyarakat.