Harga BBM Nonsubsidi Naik, Mulyanto: Pemerintah Jangan Berbisnis dengan Rakyat!

Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi, Sabtu (12/2/2022), dinilai anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, tidak tepat. Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, harusnya Pemerintah lebih banyak memberikan bantuan kepada masyarakat agar daya beli dan kondisi ekonomi mereka lebih baik. Bukan malah menambah beban baru yang membuat kehidupan mereka lebih susah.

Mulyanto menyebutkan, saat ini kasus positif harian Covid-19 varian Omicron sedang tinggi, melebihi puncak persebaran Covid-19 varian Delta di Juli 2021. Harusnya, Pemerintah dapat memahami kondisi itu dengan tidak membuat kebijakan yang makin memberatkan.

Baca Juga: Baru Ahok Berkoar Pertamina Untung US$1 Miliar Tanpa Naikan Harga, Eh Tau-tau Harga BBM Melonjak

"Pemerintah seperti tidak punya perasaan. Di saat masyarakat sedang kesulitan menghadapi Omicron, malah menaikan harga BBM. Meskipun, itu adalah BBM yang tidak disubsidi Pemerintah. Artinya, Pemerintah memandang masyarakat sebagai pasar untuk mendapatkan keuntungan. Bukan sebagai warga negara yang perlu dilindungi dan dipenuhi kebutuhan hidupnya," tegas Mulyanto, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/2/2022).

Politisi PKS yang akrab disapa Pak Mul ini menyebutkan, harga BBM di Indonesia saat ini sudah sangat mahal. Sebagai pembanding, Pak Mul menyebut harga BBM RON 95 di Malaysia dijual dengan harga setara Rp7.051/liter, sedangkan RON 97 dijual dengan harga setara Rp10.735/liter.

Sementara di Indonesia, BBM RON 92 dibanderol dengan harga Rp9.000-9.400/liter, sedangkan jenis Pertamax Turbo dengan RON 98 dijual seharga Rp12.000-12.400/liter.

"Pemerintah nyaris tidak punya alasan yang tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sekarang. Selain karena pandemi yang sedang meningkat, dulu waktu harga minyak dunia turun, Pemerintah tidak menurunkan harga BBM di dalam negeri. Jadi sangat tidak adil kalau sekarang Pemerintah serta-merta menaikkan harga jual BBM nonsubsidi ketika harga minyak dunia naik," terang Pak Mul.

"Pemerintah seperti tidak hadir dalam urusan ini. Soal ini diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat," imbuh Mulyanto.