Indonesia ditetapkan menjadi presidensi atau tuan rumah Forum G20 yang berisi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia. Melalui Presidensi G20 ini diharapkan dapat menghasilkan hal positif bagi perkembangan ekonomi dunia.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra mengatakan, pada G20 ini mengusung beberapa konteks yang akan dibahas untuk kemajuan ekonomi, kesehatan maupun energi bersih dunia.
Baca Juga: Bos BI Ungkap 3 Isu Prioritas agar Negara G20 Pulih Lebih Cepat dan Lebih Kuat Pascapandemi
"Tiga agenda prioritas terkait dengan G20 yaitu arsitektur, kesehatan global, trasnformasi digital, dan energi transisi yang berkelanjutan," ujar Wempi dalam diskusi virtual, Senin (14/2/2022).
Agenda yang mengambil tema "Recover Together, Recover Stronger" ini akan membahas strategi baik jangka pendek maupun panjang.
"Recover together tadi adalah suatu strategi dalam jangka menengah, sedangkan recover stronger adalah strategi jangka menengah dan panjang. Exit strategi ini adalah koordinasi kebijakan ekonomi jangka pendek," ujarnya.
Wempi mengatakan, dalam agenda tersebut juga membahas perbaikan dari luka akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya produktivitas orang yang sudah lama tidak bekerja karena PHK hingga tidak berfungsinya mesin pabrik.
Luka tersebut memang tidak mudah untuk dapat menumbuhkannya kembali, bahkan untuk dapat pulih akan membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian pola kerja baru.
"Yang kedua investasi yang semakin menurun akibat pandemi. Lalu yang ketiga adalah banyaknya pengangguran, kondisi ini adalah salah satu contoh dari luka akibat pandemi yang harus di hadapi semua negara," jelasnya.
Wempi melanjutkan, dalam pertemuan kali ini juga akan membahas sistem pembayaran di era digital. Dimana akan ada cross border payment transaksi internasional antarnegara dengan mengenalkan digital currency mata uang digital bank sentral.
"Isu keempat terkait sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Fokusnya untuk transisi menuju ekonomi hijau agar bisa lebih adil dan terjangkau buat negara berkembang, mereka membutuhkan suatu transisi suatu framework menuju transisi ekonomi hijau dan bagaimana mengakses pasar terhadap investasi yang mengarah ke green economy," paparnya.
Selain itu forum ini juga akan membahas inklusi keuangan atau bagaimana mengaktifkannya dalam membantu pembiayaan dari UMKM di era digital.
"Terakhir international taxation dan kita bicara pilar satu pilar dua inti pilar satu dan pilar dua adalah bagaimana kita melakukan formulasi hak pemajakan dari perusahaan multinasional," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait: