Usulan Perpanjangan Jabatan Anies Baswedan, Langsung Dipatahkan Anak Buah Tito

Oktober tahun ini, Anies Baswedan akan lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Ada usul, karena Pilgub DKI baru digelar 2024, jabatan Anies diperpanjang sampai 2024 sehingga Jakarta tak perlu diisi penjabat yang akan ditunjuk pemerintah pusat. Namun, usul ini langsung dipatahkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik. Menurut anak buah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian itu, tidak ada celah dalam undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan gubernur.

Pelaksanaan Pilkada serentak yang baru digelar tahun 2024 menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan puluhan kepala daerah, baik untuk level gubernur maupun bupati/wali kota. Tahun ini saja, ada 7 gubernur termasuk Anies yang bakal rampung masa tugasnya, alias demisioner.

Baca Juga: Pengamat Ungkap Penentu Maju Tidaknya Anies di Pilpres Bukan Ganjar, Tapi...

Berbagai opsi dimunculkan agar jabatan kepala daerah yang kosong tidak terlalu lama dipegang oleh Penjabat (Pj). Salah satu opsi yang muncul sejak tahun lalu ialah perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Maksudnya, kepala daerah yang harusnya pensiun pada tahun ini, tetap bisa menjabat hingga pelaksanaan Pilkada. Presiden bisa menerbitkan aturan dengan memperpanjang masa jabatan.

Usulan yang pertama kali dilemparkan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan ini, justru menuai polemik. Ada yang setuju, ada juga yang menolak. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, termasuk pihak yang mendukung untuk perpanjangan masa jabatan. Alasannya, saat ini, beban kerja daerah cukup berat untuk menghadapi pandemi dan juga persiapan pemilu. Akan kurang optimal kalau posisi kepala daerah hanya dipegang oleh Pj.

Namun, pemerintah pusat memastikan tidak akan ada opsi untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah. Pernyataan ini ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik. Dia menegaskan, tidak ada celah untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah.

"Dalam menjalani kehidupan bernegara dan menyelenggarakan pemerintahan, seluruh elemen bangsa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Akmal melalui keterangan tertulis, kemarin.

Masa jabatan kepala daerah, jelasnya, telah diatur dalam Pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Ditambah lagi Pasal 60 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua beleid tersebut mengatur masa jabatan kepala daerah hanya 5 tahun, terhitung sejak pelantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, kata Akmal, tidak ada klausul perpanjangan masa jabatan kepala daerah.

"Apabila diperpanjang, justru akan bermasalah dari sisi perundang-undangan dan berpotensi melanggar aturan," ungkapnya.

Sebelumnya, mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan menilai, memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022, bisa jadi salah satu pilihan yang baik untuk dilakukan pemerintah. Lebih demokratis dan aman.

"Bisa jadi alternatif lain. Sangat memungkinkan (perpanjangan masa jabatan) karena memenuhi semua persyaratan. Kalau kita perpanjang, ia punya legitimasi. Karena ia dipilih rakyat dulu, lalu diperpanjang," ujar Djohermansyah.

Jeda waktu yang cukup panjang dari 2022 hingga Pilkada 2024, terlalu berisiko kalau daerah hanya dipegang oleh Pj dengan kewenangan yang terbatas. Perlu sosok yang punya pengalaman cukup dalam memimpin daerah. Selain itu, sosok tersebut harus memiliki kompetensi serta sensitivitas dan kepekaan politik. Nah, dia beranggapan, berbagai kriteria ini dapat dipenuhi kepala daerah yang memang sedang menjabat.

"Kompetensi ada, jam terbang punya, sense of politics tentu. Juga bisa melanjutkan pembangunan, pelayanan publik juga lebih aman karena dia sudah mengerti yang sudah dikelola selama ini," ucapnya.

Ia pun berujar, praktik perpanjangan masa jabatan kepala daerah ini bukan hal baru. Dulu, di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah pernah memperpanjang masa jabatan Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X.

"Jadi, dari segi praktik sudah pernah terjadi perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Dia bisa membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tambahan," tambah Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu.

Baca Juga: Ya Ampun... Pengamat Ungkap Kemungkinan Ada Manuver "Jegal" Anies Baswedan Maju di Pilpres 2024

Hal senada juga disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Menurutnya, proses penyesuaian payung hukum perpanjangan masa jabatan kepala daerah lebih mudah dibanding pemerintah harus menunjuk Pj. Cukup merevisi pasal 201 ayat 8, 9 dan 10. Bahkan, jika keadaan sangat mendesak atau genting, presiden bisa menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Ini sangat menarik. Dengan hanya satu pasal itu, kita bisa mencapai prinsip-prinsip demokrasi, prinsip administrasi dan lainnya. Memperpanjang masa jabatan kepala daerah, manfaatnya jauh lebih besar," imbuhnya.

Begitupun sebaliknya, masalah akan terjadi bila menunjuk seorang PJ untuk mengisi kekosongan kepala daerah. Yaitu, menyalahi demokrasi Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik. "Ini hal yang sangat mendasar. Kepala daerah itu dipilih, bukan ditunjuk," tekan dia.

Khusus untuk Jakarta, Politisi Partai NasDem, Bestari Barus berpendapat, Jakarta sebagai barometer politik nasional sangat berisiko kalau jabatan gubernur hanya diisi oleh Pj. "Yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi acuan kerja Pemda nantinya bila ditetapkan PJ untuk masa waktu yang sedemikian panjang?" tanya Bestari.

Dia pun mendukung, Anies yang akan pensiun pada Oktober mendatang, diperpanjang lagi hingga 2024. "Perpanjangan masa jabatan merupakan opsi yang baik bagi masyarakat Jakarta, khususnya yang tetap akan mendapatkan kepastian pelayanan publik," tegasnya.

Loyalis Anies, Geisz Chalifah, justru setuju kalau bosnya itu tidak usah diperpanjang masa jabatannya. Komisaris PT Jaya Ancol ini menegaskan, level Anies itu dipilih rakyat, bukan kekuasaan. Dia yakin, Anies akan menolak jika masa jabatannya diperpanjang tanpa proses demokrasi. "Tak ada daya tariknya memperpanjang jabatan Anies tanpa melalui proses demokrasi," pungkas pria berkepala plontos ini.

Untuk diketahui, tahun ini ada 7 gubernur dan wakil gubrernur yang akan habis masa jabatannya. Mereka adalah Gubernur Banten Wahidin Halim dan wakilnya Andika Hazrumy, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan wakilnya Abdul Fatah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal dan Wakil Gubernur Eny Anggraeny Anwar. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Terakhir dan paling banyak mendapat perhatian, yakni Anies Baswedan bersama Ahmad Riza Patria.