BKPM Siap Mempermudah Perizinan Investasi Renewable Energi

Rencana pemerintah untuk mencapai Net Zero Emisssion (NZE) 2060 tidak akan terlepas dari konversi energi dari fosil menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT).

Biaya besar yang dibutuhkan untuk dapat mengkonversikan keseluruhan sumber daya energi fosil ke EBT membuat pemerintah membuka keran invetasi untuk pembangunan energi hijau dalam negeri.

Baca Juga: Pengamat: Transisi Energi Harus Dilakukan Secara Matang

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional M Pradana Indraputra mengatakan kesiapan kementrian untuk membantu swasta dalam perizinan pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan.

"Kementrian investasi siap untuk membantu dan memfasilitasi teman-teman AESI dalam proses perizinan baik itu di kementrian lembaga maupun pemerintah daerah," ujar Pradana dalam diskusi virtual, Selasa (15/2/2022).

Pradana berharap adanya komunikasi yang intens, terukur, dan baik dalam proses membahas permasalahan yang ada di dalam pengembangan energi baru terbarukan untuk menuju NZE 2060.

"Saya sangat berharap adanya komunikasi intens, terukur, dan baik untuk membahas permasalahan sehingga kami bisa membantu memfasilitasi baik terhadap lembaga kementerian terkait ataupun pemda terkait terhadap masalah yang dimiliki," ujarnya.

Ia mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan karena posisi Indonesia masih berada di 40 negara dengan menggunakan energi baru terbarukan, maka dari itu untuk dapat naik kelas maka sangat diharapkan adanya masukan dari berbagai pihak.

"Kita masih di kisaran 40 dan belum sampai ke 20 besar apalagi 10 besar dan tentunya ini menjadi pekerjaan bersama dan kami mengharapkan dukungan dari temen-teman dari AESI untuk memberikan masukan. Sehingga dengna itu bisa menaikan level Indonesia supaya bisa menjadi salah satu destinasi renewable energy yang paling atraktif di dunia," tutupnya.