Dirut Garuda Dukung Panja Penyelamatan PTGI

Dibentuknya panitia kerja (Panja) penyelamatan PT Garuda Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat respons positif dari direksi perusahann penerbangan pelat merah tersebut.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengatakan bahwa pihaknya mendukung apa yang dilakukan oleh anggota dewan untuk perseroannya.

Baca Juga: Ini Alasan DPR Bentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia

"Kami dukung dan support (Panja Penyelamatan PT Garuda Indonesia)," ujar Irfan saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Kamis (17/2/2022).

Irfan mengatakan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang mengalami kesulitan, Garuda perlu dukungan dari berbagai pihak. "Sebagai BUMN, kami butuh dukungan," ujarnya.

Menurutnya, dibentuknya panja oleh DPR merupakan salah satu bentuk dukungan politik akan permasalahan yang melilit perusahaan. "Tentu muncul dukungan politik terhadap upaya-upaya Garuda Indonesia," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut positif dibentuknya panja tersebut. Menurutnya, pembentukan panja merupakan bentuk dukungan konkret dari DPR dalam mengawal proses penyehatan maskapai pelat merah tersebut.

"Panja merupakan komitmen dan tindak lanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun Rapat Dengar Pendapat yang telah beberapa kali dilakukan antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI," ujar Erick dalam keterangan tertulis, Rabu (16/2/2022).

Erick mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut merupakan dukungan politik dari Komisi VI DPR RI yang sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda. Maka dari itu, Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR RI akan terus bersinergi dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami Garuda.

Selain itu, Kementerian BUMN juga akan memaparkan secara rinci mengenai rencana bisnis dan transformasi Garuda ke depan kepada Komisi VI DPR RI. "Seperti yang sering saya sampaikan, kita (BUMN) tentu tidak bisa sendirian, ini eranya kolaborasi termasuk dalam memperbaiki kinerja Garuda yang juga memerlukan dukungan Komisi VI DPR RI," ujarnya.

Dengan adanya panja tersebut, Komisi VI DPR akan mengawal proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda.

Erick menyebut transformasi menjadi keharusan bagi Garuda agar mampu bertahan di situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi dan juga menatap prospek bisnis pascapandemi. Bukan hanya itu, Kementerian BUMN juga telah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti indikasi dugaan korupsi di Garuda.

"Perbaikan menyeluruh dari sisi penegakan hukum dan sisi bisnis bertujuan untuk membuat Garuda ke depan lebih akuntabel, profesional, dan transparan," tutupnya.