Bekukan Rekening dan Dompet Kripto Peserta Unjuk Rasa, Kanada Kini Dapat Kecaman

Penggemar cryptocurrency global telah menyatakan keprihatinan atas otoritas Kanada yang membekukan rekening bank dan dompet kripto yang terlibat dalam mendanai protes COVID-19 lokal.

Pada hari Kamis lalu, (17/02) Hakim Pengadilan Tinggi Ontario Calum MacLeod mengeluarkan perintah yang membekukan semua aset digital dan rekening bank yang terkait dengan "Konvoi Kebebasan," serangkaian protes yang sedang berlangsung terhadap mandat dan pembatasan vaksin COVID-19.

Baca Juga: Bukan Cuma Bitcoin dan Ethereum, Aset Kripto ini juga Menarik untuk Dilirik Lho!

Menurut sebuah laporan oleh Toronto Star, jumlah dana yang dibekukan sejauh ini di rekening bank dan dompet digital dengan Bitcoin (BTC) dan aset lainnya diperkirakan lebih dari 1 juta dolar.

"Nama-nama individu dan entitas serta dompet kripto telah dibagikan oleh RCMP dengan lembaga keuangan dan akun telah dibekukan dan lebih banyak akun akan dibekukan," kata wakil perdana menteri Chrystia Freeland melaporkan pada hari yang sama.

Dia juga berpendapat bahwa Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) tidak memiliki otoritas yang diperlukan untuk mengawasi dunia baru cryptocurrency.

Deputy PM Chrystia Freeland: "The names of both individuals and entities as well as crypto wallets have been shared by the RCMP with financial institutions and accounts have been frozen and more accounts will be frozen." pic.twitter.com/iA69DbRJl1

— True North (@TrueNorthCentre) February 17, 2022

Melansir dari Cointelegraph, Senin (21/02) pendukung kripto utama kemudian bereaksi terhadap berita tersebut, dengan CEO Kraken Jesse Powell mengutuk pihak berwenang Kanada.

Baca Juga: Bank Asal Singapura Ini Perluas Ranah ke Cryptocurrency, Akan Fokus Tingkatkan Operasi di Q4 2022

"Proses hukum adalah untuk plebs. Mungkin membuat hal itu tepat di Kanada. Jika seseorang berbeda pendapat, Anda hanya menyita kekayaan mereka, mencabut lisensi mereka, mengecualikan mereka dari sistem keuangan dan membunuh hewan peliharaan mereka. Tidak perlu memperdebatkan hukum, kebijakan atau bahkan hak ketika Anda memiliki monopoli atas kekerasan," tulisnya di Twitter.