Bahas Regulasi Penangkapan Ikan Terukur, KKP Jaring Masukan Pelaku Usaha

Adin menjelaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan tersebut mulai dari sebelum dan saat aktivitas penangkapan ikan serta proses dan pasca pendaratan ikan di pelabuhan pangkalan. 

“PSDKP tidak segan-segan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang nakal dan tidak mengikuti regulasi yang ada. Sinergi juga kita lakukan dengan berbagai pihak, termasuk melibatkan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS),” bebernya.

Konsultasi publik ini diikuti oleh para nelayan, pelaku usaha perikanan tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Aceh Singkil dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap di Sumatera Utara. Masukan dari para stakeholders ini akan menjadi bahan penyempurnaan materi dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan penangkapan ikan terukur akan mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga demi ekonomi biru, laut sehat, dan Indonesia sejahtera.