Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Cak Imin dan Zulhas Bikin Gaduh Minta Pemilu Ditunda, Tujuan Mereka Memetik Kasih Sayang Jokowi

Cak Imin dan Zulhas Bikin Gaduh Minta Pemilu Ditunda, Tujuan Mereka Memetik Kasih Sayang Jokowi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberi sambutan saat Halaqah Satu Abad NU di DPP PKB, Jakarta, Kamis (2/12/2021). Acara tersebut mengusung tema "Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi Nahdliyin". | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Usulan Cak Imin dan Zulhas soal Pemilu 2024 ditunda hanya kekonyolan politik. Malah Pakar Hukum Tata Negara Ismail Hasani Tujuannya memetik kasih sayang dari Jokowi.

Usulan penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan merupakan kekonyolan dari elite politik.

Baca Juga: Terungkap! Katanya Cak Imin Adalah Aktor di Belakang Gembar-Gembor Pemilu 2024 Ditunda: Motifnya....

Pakar Hukum Tata Negara Ismail Hasani menyebut, kekonyolan politik dari Cak Imin dan Zulhas lantaran parlemen dan pemerintah sudah sepakat dengan jadwal Pemilu Serentak 2024 yang diajukan KPU.

Di mana pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024.

Baca Juga: Gaet Jenderal Gatot Nurmantyo, Cak Imin Dipuja-Puji: Pandai Mencari....

Seharusnya kesepakatan itu sudah diketahui oleh Cak Imin dan Zulhas, sebab fraksi mereka turut menyatakan kesepakatan atas jadwal tersebut.

“Buat saya ini membuat kegaduhan baru dan konyol-konyolan elite politik. Tujuan pribadinya untuk memetik politik kasih sayang dari Presiden Jokowi,” ujarnya,  saat berbincang, Minggu (27/2/2022).

Di satu sisi, menilai apa yang disampaikan Cak Imin dan Zulhas juga tidak masuk akal. Sebab, mereka mengklaim dunia usaha menginginkan pemilu diundur.

Yang perlu dipahami dari Cak Imin, sambungnya, Indonesia ini bukan hanya milik kalangan dunia usaha semata.

Baca Juga: PKB Minta Menag Yaqut Jangan Bikin Gaduh: Tolong Urus yang Substansial!

“Republik ini bukan hanya milik kalangan dunia usaha. Kalau mau fairness lakukan referendum atau jajak pendapat apakah benar keinginan itu valid ya dari masyarakat atau tidak,” tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Annisa Nurfitri

Bagikan Artikel: