Gaduh Parpol Usul Tunda Pemilu dan Penambahan Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Pikirkan Nasib Bangsa
Sejumlah warga mengikuti proses pemungutan suara susulan Pemilu serentak 2019 di TPS 242, Pondok Ungu Permai, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (21/4/2019). KPU Kota Bekasi melaksanakan pemungutan suara susulan untuk pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Jawa Barat dan DPD di lima TPS pada Minggu (21/4/2019). | Kredit Foto: Antara/Risky Andrianto
Pengamat Politik atau Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie meminta pemerintah untuk tidak lagi membuat publik gamang atau mengungkit perpanjangan jabatan Presiden.
"Saatnya kita tetap perkuat demokrasi dan mempertajam reformasi," ujar Jerry dikutip dalam keterangan tertulis kepada Akurat.CO, Senin (28/2/2022).
Baca Juga: Sejumlah Elite Politik Usul Tunda Pemilu 2024, Surya Paloh: Nasdem Belum Tertarik
Jerry menilai, Indonesia tidak akan maju jika hanya terputar-putar di seputar isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Karena menurutnya, PDIP sebagai partai pemenang Pemilu saja masih tetap konsisten dan tegak lurus soal Amendemen UUD 1945 menolak perpanjangan jabatan Presiden.
"Konstitusi karena selain partainya Megawati ini Gerindra juga partai yang berjuang waktu reformasi awal dengan kata lain mereka berada di poros terdepan," paparnya.
"Jadi dengan penolakan PDIP dan saya pikir akan diikuti Gerindra dan PPP maka opsi perpanjangan jabatan Presiden tak akan terwujud hanya mentok di isu belaka," sambungnya.
Jerry menuturkan, mestinya saat ini partai politik (parpol) memikirkan nasib bangsa ke depan, tinggalkan ego masing-masing berkompetisilah dengan santun. Untuk itu, Jerry menyarankan agar pimpinan-pimpinan parpol harus perkuat konstitusi bangsa jangan dirusak atau diutak-atik.
"Bedakan mana kepentingan rakyat dan mana kepentingan pribadi dan kelompok," pungkasnya.
Sebagai informasi, belakangan pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden kembali menguat. Hal ini bermula ketika Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap adanya penundan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Alasannya, agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang disebut akan membaik pada tahun tersebut. Menurut dia, Pemilu 2024 sebaiknya ditunda selama dua tahun.
Baca Juga: Polemik Usul Tunda Pemilu 2024, Wakil Ketua DPD Minta Presiden Jokowi Segera Respons Tegas!
Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh dua ketum partai lain, yaitu Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Pembicaraan ini tentu semakin memperkuat wacana perpanjangan masa jabatan Presiden yang sebelumnya telah mengemuka. Kendati demikian, Presiden Joko Widodo berkali-kali menolak wacana tersebut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
