Usulan penundaan Pemilu 2024 mencuat kembali karena disuarakan sejumlah ketua umum partai politik atau parpol koalisi pemerintah. Wacana penundaan ini memantik reaksi penolakan dari berbagai pihak mulai pegiat pemilu, ormas Muhammadiyah, hingga elit parpol.
Terkait itu, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sugino menjelaskan sikap partainya. Dia mengatakan Gerindra taat terhadap konstitusi.
Baca Juga: PDIP Ogah Pemilu Ditunda, Pengamat Langsung Puji-Puji
Menurutnya, sesuai konstitusi bahwa Pemilu dihelat setiap lima tahun sekali. Dia juga menyinggung pelaksanaan Pemilu mesti memuat asas langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
"Gerindra akan sel wealu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NRI tahun 1945 menyatakan Pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali. Dan, itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita," kata Sugiono saat dihubungi, Selasa malam, 1 Maret 2022.
Sugiono menyampaikan sebagai bangsa, Indonesia sudah memilih Demokrasi sebagai sistem politik. Menurutnya, salah satu perwujudan dari Demokrasi dengan dilangsungkannya Pemilu secara tetap dan periodik.
Dia menekankan secara umum rakyat juga menunjukkan aspirasi agar pelaksanaan Pemilu diselenggarakan sesuai waktu yang ditetapkan pada 2024. Apalagi, kata dia, bahwa pemerintah, DPR, dan lembaga penyelenggara pemilu sudah sepakat hari pemungutan suara akan dihelat pada Februari 2024.
"Sementara Pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati tanggal pelaksanaan Pemilu tersebut ditetapkan pada 14 Februari 2024," tutur politikus yang dekat dengan Prabowo Subianto itu.
Pun, dia menyampaikan terkait isu ini, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto akan memberikan pernyataan resminya.
"Pada waktunya Ketua Dewan Pembina yang sekaligus merupakan Ketua Umum kami akan menyampaikan pendapat resmi Partai Gerindra, mengingat isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal baik di eksekutif maupun legislatif," ujarnya.
Baca Juga: Tanggapi Usulan Pemilu Diundur, Pakar Hukum Tata Negara: Demi Melindungi Konstitusi, Kita Semua...
Usulan penundaan Pemilu 2024 jadi bola panas yang disuarakan sejumlah ketum parpol koalisi pemerintah. Mereka adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Salah satu alasan Pemilu 2024 ditunda karena kondisi negara masih pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19.
Dengan kondisi perekonomian yang belum stabil maka diperlukan perhatian khusus. Selain itu, disinggung pula angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang masih tinggi versi lembaga survei. Zulkifli Hasan menyebut pihaknya masih ingin Jokowi menjabat Presiden RI setelah 2024.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Adrial Akbar