Pengelolaan UIII Harus Sesuai Standar Universitas Internasional

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) diharapkan dapat menerapkan proses belajar mengajar dengan standar universitas internasional. Hal tersebut dikatakana oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat memimpin rapat yang membahas tentang status kemajuan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai salah satu proyek strategis nasional di di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6 Jakarta, hari ini.

Wapres mengatakan, penyelenggaraan pembangunan dan proses belajar mengajar di UIII diharapkan tidak mengikuti sistem perguruan tinggi keagamaan yang telah ada, tetapi harus sesuai dengan standar universitas internasional.

Baca Juga: ACCA dan Universitas Pelita Harapan Jalin MOU, Kembangkan Kerjasama Pendidikan Akuntansi

"Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), agar dapat dikelola dan diselenggarakan sesuai standar dan norma universitas internasional yang memiliki keunggulan global, mengingat status UIII adalah PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum) dan dimaksudkan sebagai perguruan tinggi internasional," kata Wapres dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (2/3/2022).

Menurutnya, selain sesuai dengan standar internasional, UIII pun harus dapat menjadi pusat keunggulan peradaban Islam global. Dengan begitu, peran Indonesia sebagai negara yang berhasil menerapkan Islam Wasathiyah dengan baik dapat terus digaungkan di mancanegara.

"Saya perlu mengingatkan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu pusat kajian peradaban Islam dunia, terutama tentang keberhasilan pelaksanaan Islam Wasathiyah yang menjadi tren global saat ini. Oleh karenanya, prakarsa pembangunan UIII sejak awal dimaksudkan untuk menjadi pusat rujukan global pelaksanaan Islam Wasathiyah," ungkap Wapres.

Di sisi lain, lanjut Wapres, empat program studi yang saat ini telah berjalan di UIII, yaitu Studi Islam, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Pendidikan agar seluruhnya dapat dilanjutkan. Namun ke depan, ia menilai diperlukan pengembangan kurikulum lain yang dapat menjadikan UIII sebagai center of excellence (pusat keunggulan) peradaban Islam secara global.

"Dalam pengembangan UIII ke depan, perlu ditindaklanjuti dengan pengayaan kurikulum dalam rangka membangun UIII sebagai lembaga pendidikan dan pusat kajian Islam yang berskala internasional," imbau Wapres.

Wapres menekankan, berkaitan dengan permasalahan teknis pembangunan, penyediaan anggaran, dan sarana penunjang proses belajar seluruhnya perlu segera diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara dari sisi pembangunan fisik, ia pun memberikan amanat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) untuk menjadi penanggung jawab pembangunan fisik UIII ke depannya.

"Salah satu hal penting yang harus diputuskan adalah siapa penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik selanjutnya. Mengingat UIII adalah PSN dan membutuhkan percepatan, saya menyarankan agar Menteri PUPR dapat menjadi penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik UIII selanjutnya," ujar Wapres.

Menutup arahannya, Wapres kembali mengimbau agar dalam operasionalnya sehari-hari UIII harus dapat terus mengangkat keberhasilan pelaksanaan Islam Wasathiyah di Indonesia dan menguatkan tren global tersebut untuk dapat diduplikasi di berbagai negara lainnya.

"UIII diharapkan dapat memberikan jawaban untuk memperluas dan menguatkan tren global tersebut sehingga dapat diterapkan di berbagai belahan dunia," pungkas Wapres.