Aktivis: Wacana Tunda Pemilu 2024 dan Presiden Tiga Periode Adalah Khazanah Demokrasi

Warta Ekonomi, Sumedang -

Wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terus menjadi polemik. Ada yang setuju dan ada yang menolak dengan beragam alasan.

Namun, aktivis kepemudaan dan pergerakan, Karman BM menilai wacana tersebut tak bisa disebut sebagai pelanggaran konstitusi. Sebab, masalah yang mencuat itu masih dalam konteks wacana.

Baca Juga: Gak Lucu Lihat Bawahan Menyetir Atasan! DPP Demokrat Minta Sikap Tegas Jokowi Soal Pemilu 2024

"Dalam konteks konstitusionalisme, saya pikir tidak perlu ada penggiringan opini bahwa yang meminta pemilu tunda atau maupun 3 periode itu sebagai sebuah Pelanggaran Konstitusi. Orang itu masih wacana, dan negara (pemerintah) belum ada perbuatan menunda pemilu secara ujug-ujug. Dan tidak bisa dikualifikasi Pelanggaran konstitusi. Anggap ini sebagai khazanah demokrasi. Jangan dibangun seolah-olah horor situasinya," ujar Karman BM dalam keterangan tertulis yang diterima di Sumedang, Sabtu (5/3/2022).

Hal yang disampaikan Karman tersebut juga dipaparkan saat dia menghadiri Webinar Forum Diskusi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya bertema "Penundaan Pemilu dan Bahaya Laten 3 Periode", Jumat 4 Maret 2022 lalu.

Menurut dia, menyikapi hal tersebut sebaiknya semua pihak bisa membangun sikap positif dan husnuzhon terhadap wacana yang ada.

"Perlu ada penelaahan alasan kenapa wacana itu muncul. Kita hitung maslahah dan mudhoroatnya," katanya.

Ia mengatakan, dari sudut pandang konstitusional masyarakat sudah saatnya untuk perlu melakukan desakralisasi wacana amandemen.

Baca Juga: Terbongkar! Ternyata Soal Tunda Pemilu 2024, Tiga Parpol Ini dengan Pemilihnya Berbanding Terbalik!

"Karena ini bukan kitab suci. Di forum tadi saya sebutkan contoh, terdekat Turki juga amandemen berkali-kali. Tanpa ada konflik. Erdogan  bisa menjabat lama bolak balik dari Presiden, ke PM, juga melewati amandemen konstitusi. Begitu juga di Rusia, Putin lakukan hal yg sama. Jadi, saya katakan, Perubahan atau amandemen itu mengikuti perubahan zaman dan kehendak masyarakat saja,” papar Karman.