Gus Halim: Kawasan Transmigrasi Harus Segera Disulap Jadi Pusat Ekonomi Baru

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar terus mendorong revitalisasi kawasan transmigrasi untuk menciptakan pusat-pusat perekonomian baru agar kesejahteraan dan kemandirian transmigran meningkat secara berkelanjutan. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi serta rencana aksi yang detail dan fokus berdasar potensi dan kebutuhan kawasan transmigrasi dan warga transmigran.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan kebijakan revitalisasi kawasan transmigrasi perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu kementerian dan lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan juga swasta. Dalam hal ini, dirinya optimis bahwa kawasan transmigrasi bisa disulap menjadi pusat perekonomian baru. Tentunya, upaya merevitalisasi harus didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya secara terpadu.

Baca Juga: Mendes PDTT: Perlu Ada Terobosan Pengelolaan Transmigrasi Berbasis Teknologi

"Kemendes PDTT selalu berkomitmen dalam melaksanakan Amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Salah satunya dengan menggandeng Disnakertrans Provinsi Jawa Timur agar kebijakan yang dihasilkan selalu sinergis," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Pria yang akrab disebut Gus Halim ini juga meminta Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tahun 2022 menjadi momentum strategis dalam rangka menghasilkan rencana aksi bidang transmigrasi yang feasiable, mudah diterapkan, didasarkan potensi yang ada di lapangan, dan sesuai dengan kebutuhan warga transmigran.

Oleh karena itu, Gus Halim berharap semua pihak yang terlibat dapat mencurahkan segenap pikiran dan tenaganya untuk menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rencana aksi yang nyata untuk lapangan. Dia menekankan bahwa semua rumusan rekomendasi aksi harus berdasarkan kebijakan nasional transmigrasi.

"Selain itu, mendukung pencapaian 18 tujuan SDGs Desa, mempertimbangkan pencapaian indikator kinerja kementerian, serta berbagai target capaian kinerja Ditjen PPKTrans, seperti dibahas dalam Rapim Paripurna dan Raker Kementerian tahun 2022. Semoga ikhtiar bersama kita dalam membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi dapat mendatangkan kebaikan untuk semua," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur yang diwakili Sekretaris Daerah Wahid Wahyudi menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dipaparkan Wahid, telah banyak warga transmigran yang berasal dari Jawa Timur yang sukses menjadi transmigran di lokasi-lokasi permukiman transmigrasi.

"Saya berharap alokasi Provinsi Jawa Timur bisa ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dan siap mendukung dengan anggaran APBD Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pembangunan transmigrasi," katanya.

Untuk diketahui, Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tahun 2022 rencananya akan menghasilkan usulan program kegiatan tahun 2023 yang tersinkronisasi antara pusat dan daerah, termasuk kontribusi daerah dalam bentuk sharing APBD untuk program transmigrasi; MoU dan PKB yang telah ditandatangani; dan Berita Acara kesepakatan lintas Kementerian/Lembaga untuk berkolaborasi dalam rangka membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai implementasi Perpres 50/2018, lengkap dengan jadwal pelaksanaannya.