Menterinya Jokowi Klaim Big Data Soal Tunda Pemilu, Demokrat: Nggak Ada Malunya Orang Seperti Ini?

Polemik penundaan pemilu masih terus berlanjut. Berawal dari klaim dukungan penundaan, kini malah menghasilkan kegaduhan di ruang publik.

Bagaimana tidak, regulasi mengenai ketentuan penyelenggaraan pemilu yang sudah diatur bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal pelaksanaannya harus dibenturkan oleh suara wacana ini.

Tiga tokoh parpol yang mengangkat hal ini adalah Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Zulkifli Hasan (PAN). Sebelumnya juga sudah ada nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengeluarkan pernyataan serupa.

Kini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga “ikut-ikutan” dengan mengklaim angka Bigdata yang menunjukkan ada ratusan juta orang setuju atau menghendaki penundaan pemilu ini.

Baca Juga: Nah Panjang Dah Nih Urusan! "Nyanyian" Terbaru Luhut Sebut PDIP Hingga Demokrat Soal Tunda Pemilu

Merespons kegaduhan penundaan pemilu ini, Partai Demokrat mengeluarkan sikap tegas.

Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara, DPP Partai Demokrat mengatakan bahwa ketika penguasa sudah rakus akan kekuasaan, data apapun akan dipakai untuk mendukung kemauan mereka.

“Kalau elit penguasa sudah rakus kekuasaan, cara apa saja bakal ditempuh. Data apa saja bakal dicari-cari dan dibuat untuk mendukung maunya. Saran kami, jangan sampai rezim ini jadi rezim suka-suka dan maunya sendiri,” tulis Herzaky pada keterengan tertulis yang wartaekonomi.co.id terima, Minggu (13/3/22).

Herzaky juga menyinggung soal angka kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang kerap kali dijadikan pihak-pihak lingkar kekuasaan Jokowi untuk mendorong penundaan pemilu.

Padahal juga menurutnya masih ada catatan-catatan kritis mengenai hasil survei tersebut yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Dan dari angka kepuasan tersebut diyakini masih ada pihak yang menolak wacana penundaan pemilu.

“Masih dari responden yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi, sebagian besar alias di atas 65 persen menolak mentah-mentah usulan Jokowi 3 periode maupun usulan penambahan dua atau tiga tahun. Jadi, jangan menafsirkan data sesuai dengan maunya sendiri.

“Anak Buah” AHY ini juga melanjutkan bahwa kegaduhan akibat polemik penundaan pemilu bisa jadi hanya pengalihan isu pada masalah yang saat ini masih bisa dirasakan yakni kelangkaan beberapa bahan makanan pokok masyarakat.

Dirinya bahkan menyinggung soal masyarakat yang harus antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan minyak goreng yang harganya bisa dijangkau masyarakat.

Baca Juga: Pilihan Partainya Surya Paloh Menggelegar, Tidak Akan Lagi Mengusung Anies Baswedan! Alasannya...

“Buat mengalihkan isu saja. Minyak goreng diurus dulu. Rakyat antri sampai berkilo-kilo meter sampai ada yang meninggal, agar bisa dapat minyak goreng dengan harga terjangkau. Belum lagi masalah harga kedelai, daging, gas, dan lain-lain,” tambahnya.

Atas dasar itu (masalah bahan makanan pokok), menuru Herzaky sangat berlawanan apabila pemerintah ingin melanjutkan kekuasaan dengan penundaan pemilu tetapi rakyat masih menjerit soal kebutuhan pangan mereka.

“Mengurus minyak goreng saja tidak becus, malah minta tambah waktu mengelola negara ini. Apa tidak ada malunya, ya, orang-orang seperti ini?” jelas Herzaky.