Jovan Demokrat Semprot Isu Tunda Pemilu 2024, Keras!

Wacana perpanjangan kekuasaan yang terus digaungkan dalam berbagai bentuknya, mencerminkan ketakutan dan akal-akalan pemerintah pada saat ini untuk menghindari pergantian kekuasaan pada Pemilu 2024 mendatang. Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan Pemilu 2024 belum dilaksanakan, tetapi pemerintah sudah mengalami post power syndrome (sindrom pasca-kekuasaan).

"Ini namanya Pre-Post Power Syndrome. Jadi, belum selesai kekuasaan, sudah takut kehilangan kekuasaan," kata Jovan dalam siaran pers pada Minggu (13/3).

Baca Juga: Pemilu Minta Ditunda karena Biaya, "Ditampar" Ongkos IKN Rp466,9 Triliun

Menurut Jovan, padahal dulu adanya reformasi itu agendanya cuma satu, yakni membatasi kekuasaan. Cukup dua periode. Tanpa perpanjangan jabatan, tanpa tiga periode, tanpa tunda Pemilu.

"Bahkan pasca-reformasi, alih-alih tunda Pemilu, yang ada justru malah percepatan Pemilu. Lah sekarang dengan kondisi KPU yang jauh lebih baik dan berpengalaman, kenapa kita berpikir tunda Pemilu," kata Jovan.

Jovan berharap masyarakat justru harus mengapresiasi ketegasan sikap Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum Nasdem Surya Paloh untuk menolak penundaan Pemilu dan wacana Presiden tiga periode.

"Beliau-beliau ini tahu betul konsekuensi dari mengkhianati demokrasi ini. Rakyat bisa jadi korban. Bukan tidak mungkin TNI Polri akan dijadikan alat untuk membungkam ketidaksetujuan rakyat," kata Jovan. Namun, Jovan mengingatkan sejarah mencatat ketika rakyat terus ditekan dan ditakut-takuti, dikhawatirkan mereka akan tiba pada satu titik untuk melawan balik.

Hal ini, kata Jovan, bisa terjadi perpecahan besar. Konsekuensi inilah yang dihindari oleh kita semua. "Pergantian kekuasaan adalah sesuatu yang alamiah dalam sejarah, dan sudah dijamin dalam konstitusi kita. Jika ini diutak-atik terus dengan berbagai alasan, sejarah tahun 1998 mengajarkan pada kita bagaimana publik melakukan koreksi dengan sendirinya," tegas Jovan.

Jovan menanggapi pernyataan terakhir Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kembali menggaungkan wacana perpanjangan kekuasaan, kali ini dengan alasan riset big data yang menunjukkan aspirasi publik. Sebelumnya, klaim beberapa Ketua Umum partai politik yang menyatakan ada aspirasi rakyat untuk menunda pemilu, dibantah oleh sejumlah survei lapangan yang dilakukan nasional.

Klaim Luhut kemudian juga dibantah sejumlah pakar big data karena jumlah datanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan setelah diteliti ulang, hasilnya lebih banyak yang menolak ketimbang menunda pemilu. "Pernyataan Pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja," tegas Jovan, lulusan Sekolah Militer dari China ini.

Ini adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan yang ujungnya akan mengjhianati amanat reformasi. "Sebelumnya, skenario tiga periode gagal, demikian juga skenario perpanjangan jabatan gagal, sekarang dilanjutkan skenario tunda pemilu. Melihat wacana tunda pemilu ini pun kemungkinan besar akan gagal, skenario lain yang mungkin dilakukan adalah memaksakan amendemen UUD 1945 dengan memanfaatkan kekuatan partai koalisi yang dominan di DPR RI maupun di MPR RI," kata Jovan.