Jovan Demokrat Semprot Isu Tunda Pemilu 2024, Keras!

Jovan mengatakan, alternatif lain adalah menggembosi KPU dengan tidak mencairkan anggaran Pemilu 2024 karena sampai sekarang pembahasan anggaran Pemilu masih deadlock. Dia menyebut kemungkinan skenario paling akhir, bukan tidak mungkin, pemerintah nekat mengeluarkan Dekrit Presiden dengan berbagai alasan, seolah-olah kehendak rakyat berdasarkan survei abal-abal. Alasan ekonomi yang belum pulih, alasan Covid-19 yang belum terkendali, dan bahkan alasan perang Rusia-Ukraina yang nun jauh di sana.

Dengan kata lain, menurut Jovan, ada indikasi penguasa akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan melanggengkan kekuasaan, tanpa peduli bahwa semua rencana ini merupakan permufakatan jahat untuk mengkhianati amanat reformasi. Secara akal sehat dan hati nurani, kata Jovan, ada beberapa kemungkinan alasan tunda Pemilu.

Baca Juga: Kelemahan KPU & Bawaslu Dikhawatirkan Jadi 'Senjata' Penundaan Pemilu 2024

Pertama, pemerintah sudah dicekam ketakutan kehilangan kekuasaan (post power syndrome) bahkan sebelum kekuasaan berganti. Para pakar psikologi politik dan para sejarawan perlu juga berbicara tentang hal ini. Kedua, pemerintah ketakutan rencana pemindahan ibu kota Negara (IKN) yang baru bakal gagal total, baik karena faktor ketidakpastian ekonomi serta kurangnya waktu.

"Kalau proyek ini gagal, tentu proyek IKN akan dikenang sebagai aib dari manajemen pemerintah yang serampangan," sebutnya.

"Baru saja kita membaca Softbank Group Corp membatalkan rencana investasinya bagi IKN pada Jumat lalu. Sebelumnya pemerintah mengeklaim Softbank berkomitmen berinvestasi antara 30-40 milliar dolar AS. Mundurnya Softbank ini tentunya merefleksikan ketidakyakinan investor akan kesuksesan dari proyek ini," jelas Jovan.

"Para pakar ekonomi dan investasi harus berani mengatakan dengan sebenarnya, berdasarkan akal sehat dan hati nurani, apakah rencana IKN ini memang layak dilakukan sekarang atau tidak?" tanya Jovan. "Demokrat setuju IKN pindah dari Jakarta ke Kalimantan, tetapi Demokrat tidak setuju jika dilakukan saat ini juga, ketika dana yang ada seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19," kata Jovan.

Jovan mengingatkan jangan kehendak rakyat untuk melaksanakan pergantian kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu diutak-atik hanya karena elite kekuasaan gagal mengatasi post power syndrome atau untuk menyelamatkan proyek mercusuar yang merupakan kepentingan elite.

"Rakyatlah pemegang kedaulatan di negeri ini. Pemerintah melayani rakyat, bukan sebaliknya," kata Jovan.