Luhut Perlu Dicurigai, Alasannya Begini...

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menantang Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membuka big data yang menyebut, jika mayoritas masyarakat Indonesia ingin Pemilu ditunda. Ia menilai, big data yang dijadikan dasar pernyataan Luhut perlu dicurigai.

"Jadi persoalan big data itu perlu dibuka kepada publik, big data seperti apa yang dimaksudkan?. Kalau basicnya adalah media sosial orang patut dicurigai patut diduga memiliki lebih banyak satu akun mayoritas hampir lah," kata pria yang disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Menurutnya, jika big data tersebut hanya memotret jumlah netizen yang ada di media sosial, hal itu dianggap tidak fair. 

"Jadi sebaiknya Pak Luhut menyampaikan data saja secara gamblang yang beliau katakan di salah satu channel YouTube itu jelaskan aja ke publik, mana basisnya seperti apa? Supaya clear persoalan ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Awiek mengatakan, PPP mempunyai sikap tegas akan tetap patuh terhadap konstitusi. Menurutnya pemilu sesuai konstitusi digelar lima tahun sekali.

"Kami PPP terkait dengan penundaan pemilu kita tidak berdasar survei kita tidak berdasar big data atau tidak tetap patuh konsisten terhadap konstitusi. Yang mana mengamanatkan bahwa pemilu dilakukan lima tahun sekali dan masa jabatan presiden adalah masa jabatannya sekali dan bisa dipilih sekali lagi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Luhut mengklaim memilki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait pemilu 2024. Dirinya mengklaim, memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.