Pendeta Saifuddin Minta Hapus 300 Ayat Alquran, Anak Buah Menag Yaqut Angkat Bicara, Makjleb!

Kementerian Agama akhirnya angkat bicara terkait permintaan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk menghapus 300 ayat Alquran lantaran dianggap mengajarkan hal-hal yang berbau terorisme.

Staf Khusus Menteri Agama, Isfah Abidal Aziz mengatakan, omongan Pendeta Saifuddin tak perlu ditanggapi, dia menilai Saifuddin hanya ingin mencari sensasi semata dengan melontarkan pernyataan kontroversial.

"Itu orang ngelantur tidak perlu direspon dan ditanggapi. Itu orang nyari sensasi, nyari panggung biar dibicarakan banyak pihak, tapi tanpa berfikir dampak yang ditimbulkan dari omongannya," katanya saat dihubungi Populis.id pada Rabu (16/03/2022).

Baca Juga: Sebut Pendeta Saifuddin Meresahkan & Adu Domba Antarumat, Mahfud MD: Dia Telah Nistakan Islam!

Isfah Abidal menilai pernyataan Pendeta Saifuddin sangat rentan mengoyak kerukunan umat beragama di Indonesia, untuk itu dia meminta aparat segera turun tangan menindaklanjuti pernyataan tersebut.

"Tapi karena kemudian menimbulkan keresahan di kalangan umat dan memicu kegaduhan, berpotensi menodai kedamaian kerukunan, kita serahkan aparat penegak hukum mempunyai wewenang," sambungnya. 

Stafsus Bidang Kerukunan Umat Beragama ini menegaskan bahwa tidak tepat jika seseorang lompat membahas persoalan prinsipil agama lain. Apa yang dilakukan Saifuddin menurut Isfah sudah 'lompat pagar'.

"Alquran, satu nilai pedoman dasar dalam hidup umat Islam lalu dia minta menghapus. Hal-hal seperti itu jangan sampai dilakukan, kita saling menjaga harmoni antar umat bergama yang sudah ada," tegasnya.

Ia juga membantah statemen Saifuddin yang menyebut pesantren sumber teoris. Menurutnya, itu sangat salah dan ia meminta kepada pihak yang mengatakn hal terebut untuk lebih mendalami bagaimana proses pendidikan di pesantren.

"Yang mengatakan itu perlu mengetahui bahwa di Pesantren diajari hubbul wathon minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Bahwa ada lembaga pendidikan yang bertentangan dengan prinsip negara, itu perlu diperbaiki. Dan ini semua, bukan hanya pesantren," tutupnya.