Soal Isu Batalnya Lumbung Ikan dan Ambon New Port, Engelina: Presiden Jokowi Perlu Klarifikasi

Informasi yang beredar kalau pemerintah membatalkan program Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port sangat mengecewakan. Sebab, rencana ini dicanangkan pemerintah pusat. Artinya, mereka yang merencanakan mereka juga yang membatalkan.

“Kalau informasi ini betul, kan terkesan membohongi orang Maluku. Lumbung Ikan Nasional ini dimulai dari era Pak SBY, kemudian dilanjutkan lagi Presiden Jokowi, tetapi tetap saja tidak ada kemajuan, kecuali dari janji ke janji,” jelas Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/2).

Baca Juga: Dukung Jokowi Bangun Papua, Dua Yayasan Ini Latih Masyarakat Asli Kelola Hasil Hutan

Hanya saja, kata Engelina, informasi pembatalan ini bisa juga sebatas rumor atau sekadar manuver politik, karena semestinya publik perlu mendengar langsung dari pemerintah sebagai pihak yang paling kompeten. Misalnya, saat pemindahan kilang Blok Masela dari laut ke darat, itu langsung disampaikan Presiden, sehingga menjadi referensi publik.

“Kalau ada penjelasan atau klarifikasi dari Presiden atau pembantunya yang menangani bidang ini, tentu akan menjadi pegangan. Sejauh ini, saya tidak pernah dengar ada orang pemerintah bicara pembatalan,” tegasnya.

Engelina yang juga politisi senior ini mengatakan, normalnya pemerintah akan menyampaikan sendiri ke publik secara terbuka. Justru sangat mengherankan, kalau informasi ini datang dari luar pemerintah dan disampaikan dalam pertemuan tertutup.

“Informasi seperti ini sangat potensial terjadi bias kepentingan. Karena persepsi publik bisa saja melihat ini ada tarik-menarik kepentingan. Ya jangan begitu dong. Mengapa kalau benar dibatalkan, bukan pemerintah yang menyampaikan langsung? Sehingga menjadi referensi dari semua stakeholder terutama masyarakat Maluku,” tegasnya.

Baca Juga: Gegara Pandemi, Pemerintah Malaysia Dinilai Mengerti Rakyat Usai Cairkan Jaminan Hari Tua

Engelina menegaskan, tapi kalau informasi datang dari kalangan DPR, tentu tidak memiliki dasar pegangan kuat. “Kalau saya melihat ini, ya sekadar saling gertak menggertak, tetapi kok kepentingan masyarakat yang dikorbankan. Tidak salah kalau memunculkan berbagai spekulasi dalam masyarakat, karena memang informasi pembatalan tidak bisa dipercayai,” tegasnya.