Begini Sikap PPP Terhadap Klaim Big Data Milik Luhut

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menantang Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuka big data yang menyebutkan 110 juta warga setuju pemilu 2024 ditunda. 

"Melihat data riilnya PPP belum bisa percaya 100 persen ya, apalagi tadi disampaikan big data itu basisnya warganet. Kita tahu kalau warganet yang dipotret dalam hal ini media sosial, satu orang itu bisa akunnya lebih dari satu," kata Awiek, demikian Achmad Baidowi disapa, dikutip redaksi dalam tayangan salah satu televisi swasta nasional, Kamis (17/3/2022).

Baca Juga: Telah Diwanti-Wanti Mahfud MD, Eh Abu Janda Pasang Badan untuk Pendeta Saifuddin

Awiek lantas membandingkan big data yang diklaim Luhut dengan pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 

"Jika dikaitkan dengan penundaan pemilu jelaskan sumbernya kalau misalnya ketua umum partai yang ngomong kayak kemarin jelas ada Cak Imin, ada Zulhas. Kan jelas ada orangnya yang ngomong, " tegas Awiek. 

Awiek meminta agar Menko Luhut segera membuka big data yang diklaimnya ke publik. Hal itu penting menurut dia sebab akan menjadi tolak ukur masyarakat untuk percaya. 

"Kalau big data, mana big datanya. Tunjukan ke kita supaya publik juga percaya gitu. Selama itu tidak ditunjukan ya dianggap belum valid gitu, " tutup Awiek. 

Sebelumnya, Luhut Pandjaitan mengklaim berdasarkan big data mengenai perbincangan di media sosial, ada 110 juta warganet yang mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengklaim rakyat menginginkan Pemilu 2024 bisa ditunda hingga satu hingga tiga tahun. Ia mengatakan rakyat yang ingin agar pemilu 2024 ditunda jumlahnya banyak, maka aspirasi tersebut harus didengar partai politik dan DPR. 

Luhut mengatakan itu ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube, Jumat (11/3) pekan lalu

"Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah yang membicarakan isu ini," aku Luhut.