Erick Thohir Tak Segan Sikat BUMN yang Hamburkan Duit PMN, Jangan Sampai Uang Negara Disalahgunakan!

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pastikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN kini lebih efektif dan tepat sasaran. Pasalnya pemerintah tidak akan memberikan PMN secara sembarangan kepada BUMN yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Erick mengaku tak segan-segan akan menyikat oknum di BUMN yang tidak memanfaatkan dana PMN sesuai kepentingan yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Optimalkan Penggunaan Dana PMN, SMF Dorong Peningkatan Serapan KPR Subsidi untuk MBR

"Kalau BUMN tidak sehat, tidak kuat lagi secara korporasi, apalagi tidak punya manfaat untuk masyarakat, ya sayang uang negara harus dihambur-hamburkan, karena itu kita memastikan PMN tepat sasaran," ujar Erick dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (20/3/2022).

Erick mengatakan, proses pengajuan PMN harus berdasarkan kesepakatan tiga menteri yakni Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri teknis lainnya. Untuk itu ia memastikan secara tegas bahwa penyuntikan dana ini harus difokuskan kepada urusan yang dihadapi dan menjadi prioritas BUMN tersebut. 

Baca Juga: Gunakan PMN, PLN Kucurkan Dana Rp4,2 Miliar Bangun Jaringan Listrik Desa Terpencil

"Suntikan PMN sekarang ini tidak bicara tol Sumatera disuntik sekian, tidak. Suntikan itu kita fokuskan untuk di ruas yang mana penyelesaiannya. Jadi ini tepat, jangan sampai penyuntikan ini disalahgunakan untuk kepentingan lainnya," ujarnya.

Lanjutnya, Erick mengungkapkan kontribusi BUMN terhadap negara melalui pajak hingga dividen mencapai Rp 377 triliun pada 2020. Sementara jumlah PMN yang diberikan negara untuk BUMN hanya sebesar 4 persen dari total kontribusi BUMN secara konsolidasi. 

Untuk itu, menurutnya PMN dialokasikan untuk melakukan akselerasi transformasi BUMN. Pasalnya, dengan adanya transformasi, baik dari perubahan model bisnis hingga efisiensi terbukti mampu meningkatkan valuasi saham milik BUMN seperti Telkom, Mandiri, dan BRI yang jika ditotal mencapai Rp 1.600 triliun.

"Jadi bayangkan valuasi tiga BUMN saja sudah Rp 1.600 triliun. Jadi kalau ada pihak-pihak, kok utang BUMN besar, ya memang besar. Itu lah kenapa kita sekarang di bawah kementerian kita rapikan mana utang-utang produktif dan mana utang-utang yang koruptif. Yang koruptif kita sikat," ungkapnya.

Baca Juga: Erick Thohir Bubarkan 3 BUMN Sekaligus, Pengamat: Harus Lebih Selektif!

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmennya dalam mendorong lebih banyak BUMN untuk melantai di bursa efek sebagai bagian dalam transparansi dan profesionalisme perusahaan. 

"Karena salah satunya aksi korporasi BRI yang menjadi aksi korporasi terbesar di Asia Tenggara,nomor dua di Asia, dan nomor tujuh di dunia. Oleh karena itu bursanya sangat positif, jadi dampak-dampak BUMN sehat itu juga kepada pasar pun positif," tutupnya.