Klaim Luhut Soal Big Data Menjadi Sorotan, Pakar Minta Publik Tidak Langsung Percaya, ini Alasannya

Dunia perpolitikan terus-terusan disajikan kegaduhan oleh elit-elit yang bermain, salah satunya ialah Luhut Binsar Pandjaitan di “Arena” pembahasan tunda pemilu.

Setelah sebelumnya 1 menteri dan 3 ketua partai politik terang-terangan membuka wacana penundaan pemilu dan perpanjngan masa jabatan presiden, Luhut datang dengan narasi dukungan klaim data di big data.

Sayangnya sampai saat ini Luhut tidak berani buka-bukaan soal big data yang dia sebut itu.

Atas masalah ini Founder Drone Emprit yang tentu juga pakar dunia digital mengingatkan agar piublik tidak mudah percaya terhadap klaim-klaim yang membawa-bawa istilah Big Data.

Bukannya tanpa alasan, menurutnya ketika sudah masuk ranah big data, maka harus jelas proses dan metodologisnya alias tidak asal-asalan.

Baca Juga: Singgung Soal Kekuasaan dan Pemilu, Gatot Nurmantyo Menggelegar: Sekarang Begini Aja...

Menurutnya metodologi ini sangat penting agar peneliti lain bisa mereplikasi klaim yang disampaikan tadi.

"Ketika ada yang klaim big data, tapi tanpa buka metodologinya, itu jangan langsung dipercaya. Jadi harus terbuka metodologinya, supaya peneliti lain bisa replikasi ulang klaimnya," kata Ismail dalam diskusi LP3ES Twitter Space – Didik J Rachbini “Wacana Tunda Pemilu: Manipulasi Big Data?” Senin (21/3).

Fahmi bahkan berani menyebut bahwa klaim angka 110 juta adalah hal yang musthail. Ini karena menurutnya para ahli IT/medsos, sangat susah untuk bisa mengumpulkan data dari Facebook dan Instagram. apalagi masyarakat umum biasanya tidak tertarik bicara soal-soal elitis misalnya tentang penundaan pemilu.

Baca Juga: Dorong Restorative Justice, Orang Gerindra Minta Haris Azhar Lakukan Ini ke Luhut

Fahmi juga buka-bukaan soal data yang Drone Emprit analisis terkait isu ini. Dari sample data (drone emprit) yang diambil sejak Jan 2021 selama 6 bulan – 1 tahun juga hasilnya tetap sekitar 23 ribuan suara netizen yang berbicara penunaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.