Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Alokasikan Dana hingga Rp76,9 Triliun!

Pemerintah mengalokasikan Rp76,9 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Wakil Presiden RI K.H Ma'ruf Amin mengatakan, pengalokasian ini dimaksudkan guna meningkatkan keterjangkauan dan kecukupan produktifitas serta pendapatan petani dan nelayan. Pasalnya, ketersediaan pangan sangat krusial bagi kelangsungan kehidupan di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

"Ketahanan pangan ini juga termasuk untuk peningkatan diservikasi pangan, perbaikan iklim usaha, daya saing serta penguatan sistem pangan berkelanjutan," kata Wapres dalam live streaming korporatisasi pertanian, Selasa (22/3/2022).

Baca Juga: Dunia Dekati Krisis Pangan? Migor di Indonesia Langka kini Gula di Rusia Hilang dari Pasaran

Menurut Wapres, dari data ekonomi yang dirilis BPS pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tumbuh diangka 3,69%. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun 2020. Sekalipun kontribusi pertanian masih cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun sektor ini masih menanggung beban yang cukup berat disebabkan separuh dari para tenaga kerjanya merupakan rumah tangga miskin.

Dari data yang dimiliki, lanjut Wapres, penghasilan utama rumah tangga di Indonesia 46,3% adalah sektor pertanian pada tahun 2020. Untuk itu, diperlukan peningkatan produktivitas serta skala ekonomi dan efisiensi pendapatan petani yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.

"Ketahanan pangan menjadi masalah vital bagi negara manapun. Karena makanan berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh populasi dunia. Kilas balik data ketahanan pangan bahwa kemampuan bertahan cadangan Indonesia tahun 2020 hanya sekitar 21 hari. Jadi artinya saat itu kita hanya mampu bertahan selama 21 hari dengan kalkulasi 1,7 juta ton cadangan beras untuk 271 juta penduduk," ujarnya.

Wapres pun menegaskan, sesuai arahan Presiden bahwa sektor pertanian kedepanya dapat membuat model bisnis menjadi koperasi petani. Dalam hal ini, utamanya untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi sekaligus mendukung transformasi ekonomi petani dan juga para nelayan.

Baca Juga: Jelang Ramadan, Tito Minta Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan

"Jadi ini didukung oleh kelompok yang jumlahnya besar yang berbentuk badan hukum sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh petani dan nelayan itu sendiri," tegansya.