Hakim MK Bakal Nikahi Adik Jokowi, Gelagat Jabatan Presiden 3 Periode Tercium!
Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang pengujian materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (6/1/2022). Sidang tersebut digelar atas permohonan dari politikus Partai Gerindra Ferry Yuliantono yang meminta ‘presidential threshold’ diturunkan dari 20 persen jadi 0 persen karena menilai aturan itu dinilai menguntungkan dan menyuburkan oligarki. | Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Ketua Mujahid 212, Damai Hari Lubis menegaskan bahwa hakim dilarang mengadili perkara yang melibatkan keluarganya, termasuk hakim Mahkamah Konsitusi (MK).
Maka, ia meminta agar Anwar Usman mundur dari hakim MK jika benar-benar akan menikahi adik Presiden Jokowi, Indayati.
Baca Juga: Jokowi Bakal Umumkan Reshuffle Kabinet Rabu Pon Ini, Ternyata PDIP Dapat Jatah Lagi! PAN Bakalan...
"Sesuai kode etik, hakim dilarang mengadili perkara yang melibatkan keluarganya. Nanti jika Anwar benar-benar menikahi adik Presiden Joko Widodo, maka sebaiknya dia mengundurkan diri karena dikhawatirkan ada rasa segan dalam menyelesaikan perkara," katanya kepada Populis.id pada Selasa (22/03/2022).
Menurutnya, pemerintah akan sering dilibatkan menjadi pihak jika ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.
"Kecurigaan-kecurigaan akan muncul di setiap sengketa di Mahkamah Konstitusi karena Anwar adalah adik ipar Presiden. Sedangkan Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, jadi sidang MK sangat kental dengan konflik kepentingan," tuturnya.
Damai juga curiga bahwa jika pernikahan terjadi, maka akan berpengaruh ke Pemilu 2024.
Pasalnya, berkembang isu bahwa preiden akan menjabat selama tiga periode. Ia khawatir langkah ini untuk memuluskan niat inkonstitusional itu.
"Saat ini santer isu yang mengusulkan presiden menjabat selama tiga periode. Jangan-jangan nanti ada yang melakukan judicial review terhadap undang-undang pemilu, karena judicial review hanya bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi," ucapnya.
Hal senada juga diucapkan Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menegaskan Anwar Usman lebih baik mundur dari jabatan Ketua MK.
Pasalnya, pernikahan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam perkara yang berkaitan dengan Presiden.
"Demi cinta kepada MK dan pujaan hati harusnya mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq
