Gelar Rakortas 2022, KemenKopUKM Perkuat 5 Strategi Transformasi KUMKM

Ke depan ia berharap, segala ikhtiar dan upaya demi kemajuan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Indonesia akan bergerak melesat, hingga bangkitnya ekonomi kerakyatan bukan lagi menjadi cita-cita, namun dapat menjadi kenyataan.

Sinergi Dengan Pemerintah Pusat

Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan, arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan KUMKM tahun ini telah dirangkum dalam dua pendekatan. Pertama pendekatan strategis transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang mencakup lima transformasi strategis. 

Kedua, melalui pendekatan klasifikasi program/kegiatan strategis melalui enam fondasi yang terdiri dari akses pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), perluasan pasar dan digital, kemitraan strategis, pendataan (SIDT) dan reformasi kebijakan.

"Salah satu strategi transformasi yang difokus dilakukan tahun ini adalah transformasi dari usaha informal ke formal. Tahun 2022 ini, terasa sekali transformasi digital mampu mengawal pelaku ultra mikro dan mikro yang lebih dari 99 persen bertransformasi. Bahkan tercatat pada aplikasi BKPM jumlahnya yang berhasil transformasi sebanyak 3 juta. Ke depan, bagaimana kita bisa mengawal transformasi informal ke formal sesuai target,” ujar SesmenKop UKM dalam kesempatan yang sama

Selanjutnya transformasi digital dan pemanfaatan teknologi. Di mana ditargetkan ada 30 juta pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi, bahan baku, hingga pemasaran. “Transformasi perlu dukungan semua pihak. Kenaikan anggaran KemenKopUKM tahun ini hingga Rp 1,4 triliun menjadi hal yang baik. Diharapkan bisa mendorong transformasi lebih cepat," imbuhnya.

Selanjutnya, strategi pendataan by name by adress ditargetkan bisa rampung pada 2024. Di mulai pendataan lengkap pada April 2022 sekitar 15 juta bisa terkumpul tahun ini. “Tahun 2022, KemenKopUKM memfokuskan kegiataan prioritas, implementasi 40 persen pengadaan barang/jasa sesuai mandat PP No.7 Tahun 2021,” jelas Arif

Dan di tahun 2023, akan disusun kembali arah kebijakan, yang diharapkan memenuhi segala aspek yang berkembang dalam Rakortas ini. "Sehingga, apa yang direncanakan oleh pusat, harus bersinergi bergerak seirama dengan pembangunan KUMKM yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi," tegasnya.

Senada, Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi mengatakan, Bappenas mendukung 100 koperasi yang menjadi koperasi modern. Pihaknya sangat mengapresiasi dan menjadi perhatian setiap koperasi, perlu adanya penguatan. 

“Penguatan 100 koperasi ini agar menjadi salah satu target RPJMN. Rasio kewirausahawan nasional juga perlu diperbarui di setiap K/L. Sehingga upaya pencapaian target bisa lebih terarah,” sambungnya. 

Mengamini, Kasubdit Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan, dan Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sunawan Agung Saksono menuturkan, biaya penanganan pandemi terlihat dari penurunan PDB dan tekanan terhadap APBN. Baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mencapai Rp 1.356 triliun atau setara 3,8 persen PDB 2020.

"APBN telah bekerja keras, untuk menahan pandemi agar dampaknya tidak terlalu dalam. Covid-19 adalah shock yang sangat besar mengguncang perekonomian Indonesia dan membutuhkan biaya besar untuk menanganinya," pungkas Sunawan.