Kredit Foto: Boyke P. Siregar
Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyampaikan pandangan terkait prinsip-prinsip knowledge to policy (K2P) dan menarik pembelajaran atas proses penggunaan pengetahuan untuk mempengaruhi kebijakan.
Ia menambahkan, bahwa dalam membuat kebijakan perlu mengunakan berbagai macam sumber.
“Baik bersifat ilmiah maupun yang mempertimbangkan aspek demografi karena rakyatlah yang menjalankan kebijakan. Pembuatan kebijakan juga perlu mengedepankan hak asasi manusia agar mengena dan sesuai dengan masyarakat,” ujar Satryo.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar
Tag Terkait: