Dukung Platform E-Katalog LKPP, Kementerian Kominfo Siapkan Aplikasi, Bandwith, dan Pusat Data

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberikan dukungan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memfasilitasi seluruh belanja kementerian dan lembaga daerah melalui e-katalog. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan dukungan itu berupa penyiapan aplikasi, bandwidth dan pusat data. 

“Agar pelayanan, pelelangan melalui e-katalognya LKPP dapat berjalan dengan lancar. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kepala-kepala daerah untuk mendorong agar UMKM dan Ultra Mikro (UMi) dibantu. Sehingga produknya segera terdaftar dalam e-katalog LKPP.  Setidaknya, di akhir tahun ini minimum sudah tersedia 1 juta produk dalam daftar e-katalog kita yang saat ini hampir 200.000,” tuturnya dalam Konferensi Pers: Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022, yang berlangsung hibrida dari Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (25/3/2022). 

Baca Juga: Lihat Latar Belakang Pendidikan Pendeta Saifuddin, Stafsus Menkominfo Sampai Geleng-geleng...

Menurut Menkominfo ekosistem digital perlu digunakan secara maksimal dalam keberpihakan untuk produk-produk dalam negeri. Dibandingkan dengan negara lain, Menteri Johnny menyatakan hal itu bukan tidak mungkin untuk negara sebesar Indonesia. 

“Baik itu teknologi informasi, pusat data maupun hilir dari teknologi informasi. Seperti digital payment, maka tadi juga disampaikan untuk memakai dan memanfaatkan QR Indonesian Standar yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai alat dan mekanisme pembayaran digital untuk mempermudah transaksi belanja,” jelasnya. 

Menteri Johnny mengaku telah mendengar pemerintah daerah segera menyiapkan semacam debit card untuk memperlancar kebutuhan belanja daerah. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo memberikan dukungan secara afirmatif untuk alokasi pembelanjaan APBN sektor komunikasi dan informatika. 

"Sesuai tugas dan fungsi, Kementerian Kominfo akan memberikan dukungan kepada LKPP melalui infrastruktur hulu dan hilir dari teknologi informasi," tandasnya. 

Menurut Menkominfo, saat ini dunia mengalami tiga tantangan besar, pertama pandemi Covid-19. Di saat yang bersamaan, tantangan kedua terjadi disrupsi teknologi yang luar biasa di dunia ini. 

"Dan akhir-akhir ini ada tantangan ketiga yaitu perang Rusia dan Ukraina yang memberikan dampak besar kepada dunia," ujarnya. 

Menteri Johnny menyatakan banyak pemerintah dan kepala negara di dunia ini mengalami kesulitan dengan mengambil langkah untuk mengatasi hambatan ekonomi. Menurut Menkominfo, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga baru saja menerbitkan Buy American Executive Order atau Instruksi Presiden Amerika Serikat untuk membeli produk hasil dalam negeri sendiri untuk konsumsi mereka. 

Baca Juga: Wow! UGM dan Kominfo Hadirkan Seri Mata Kuliah Kecerdasan Digital

Alokasi Belanja Produk Dalam Negeri 

Pemerintah, menurut Menkominfo mengambil kebijakan langsung untuk meningkatkan keberpihakan kepada pelaku industri dalam negeri. 

Baca Juga: Kominfo Komitmen Gaungkan Gerakan Bangga Buatan Indonesia

“Kita sama-sama mengetahui di Tahun 2022 ini belanja Pemerintah atau APBN besarnya Rp2.714 Triliun. Diantaranya terdapat porsi yang bisa dibelanjakan untuk produk-produk di dalam negeri. Dan saat ini adalah moment of truth, dimana Pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan langsung terhadap keberpihakan Bangga Buatan Indonesia melalui stimulus APBN,” tuturnya. 

Menteri Johnny menyatakan kebijakan itu didukung alokasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp526 Triliun dan alokasi belanja pemerintah daerah sebesar Rp535 Triliun, dan alokasi belanja Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp420 Triliun. 

"Setidaknya tersedia Rp1.481 Triliun yang dapat dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri dalam rangka aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Secara khusus, hari ini Kepala Negara menekankan bahwa setidaknya Kementerian dan lembaga mengalokasikan 40% minimum dari belanja Kementerian dan lembaga untuk produk di dalam negeri atau PDN,” jelasnya. 

Menurut Menkominfo, komitmen sebesar Rp400 Triliun, minimum sudah harus dapat ditetapkan paling lambat 31 Mei 2022 agar dapat dipastikan belanja itu terealisasikan Tahun Anggaran 2022. 

“Dan untuk itu sektor komunikasi dan informatika telah memberikan afirmasinya melalui business match making, yang sampai dengan kemarin sudah tercatat Rp214 Triliun, komitmen kementerian dan lembaga serta daerah untuk membelanjakannya,” ujarnya. 

Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo mengalokasikan Rp10,9 Triliun atau setara dengan 43,3% dari total belanja. Menurutnya, belanja itu berpotensi untuk ditingkatkan sampai dengan Rp11,6 Triliun atau setara dengan 45,9%. 

Menkominfo juga mengimbau dan mengajak KADIN beserta seluruh lingkungannya untuk mengambil bagian di sisi 85% Gross Domestic Product guna memastikan belanja nasional berpihak pada produk dalam negeri Indonesia. 

“Itu afirmasi belanja kementerian dan lembaga. Bangga Buatan Indonesia seharusnya tidak saja stimulus APBN, tetapi menjadi komitmen Indonesia secara keseluruhan. GDP nasional kita 85% ditopang oleh non-government, 15% APBN. Karenanya, 85% ini harus mengambil bagian yang juga affirmative untuk memberikan dukungan kepada APBN,” tegasnya.