Sebut Kabinet Jokowi Punya Kelainan, Rocky Gerung: Udah Sering Disemprot tapi Tetep Gak Berubah!

Rocky menambahkan, kejengkelan itu membuktikan bahwa Presiden Jokowi tidak mampu memimpin kabinet.

“Enggak ada di dalam tradisi demokrasi, seorang presiden memarahi anak buahnya di depan publik,” tukas Rocky.

Baca Juga: Catat! Jokowi dan Anwar Usman Ketua MK Harus Akui Adanya Potensi Konflik Kepentingan

Atas dasar itu, Rocky Gerung menyimpulkan sikap jengkel Jokowi terhadap para menteri membuat publik juga perlu mengevaluasi kinerja Jokowi yang dianggap tak mampu memberikan solusi konkrit atas kinerja jajarannya.

“Akibatnya, orang kemudian mengevaluasi. Bukan sekadar presiden mengevaluasi menterinya, sekarang publik mengevaluasi presiden karena marah-marah di depan publik. Itu intinya kan?,” ujar Rocky.

Diketahui, Jokowi meluapkan kejengkelannya saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Maret 2022. Jokowi sampai mengeluarkan kata bodoh hingga melarang peserta yang hadir tepuk tangan di sela-sela dia bicara.

Jokowi mengatakan realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri baru atau made in Indonesia Rp214 triliun per hari ini. Angka ini setara 14% dari total anggaran yang sebesar Rp1.481 triliun. Presiden mengatakan kementerian dan BUMN tak perlu repot-repot mencari investor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Menurutnya, ekonomi RI akan otomatis tumbuh jika seluruh anggaran pengadaan barang dan jasa ikut dirasakan oleh pelaku UMKM.

“Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UMKM-UMKM kita. Bodoh sekali kalau tidak lakukan ini,” tegas Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi menyindir para menteri yang senang membeli barang-barang import. Jokowi mengatakan pengadaan barang dan jasa, pusat itu Rp526 triliun.

Baca Juga: Pecah!!! Karena Hal Ini, Rocky Gerung Blak-blakan Bilang "Pembantunya" Jokowi Pelihara Buzzer Dungu

“Daerah, pak gubernur, pak bupati, pak wali, Rp535 triliun, lebih gede di daerah. BUMN jangan lupa saya detailkan lagi, Rp420 triliun, ini duit gede sekali,” ujar Jokowi.