Jokowi Gagas BLT Minyak Goreng, Pengamat: Ini Lebih Baik daripada Subsidi Migor Curah

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, menilai kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digagas pemerintah untuk memediasi isu minyak goreng dapat menjadi keputusan yang lebih baik daripada kebijakan sebelumnya.

Dalam hal ini, kebijakan yang dimaksud adalah subsidi migor curah yang sempat menimbulkan sejumlah permasalahan baru. Baca Juga: Miris! Dibandingkan Indonesia, Harga Minyak Goreng di Malaysia Justru Lebih Murah!

"Kebijakan ini menurut saya menggantikan kebijakan sebelumnya, yaitu subsidi migor curah yang ternyata memicu kelangkaan akibat penyelewengan, seperti penimbunan dan penyelundupan," ujarnya saat dihubungi Warta Ekonomi, Minggu (3/4/2022).

Dia menjelaskan kebijakan BLT ini merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan tingginya harga migor yang berdampak besar terhadap kelompok masyarakat bawah.

Dengan adanya kebijakan BLT ini, diiringi dengan dicabutnya kebijakan subsidi migor curah, Piter meyakini kelangkaan migor bisa diatasi.

Direktur CORE ini secara personal lebih memilih kebijakan BLT dibanding kebijakan subsidi migor curah. Namun, dengan catatan, bantuan pemerintah dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran.

"Saya lebih memilih kebijakan BLT ketimbang subsidi migor curah yang rawan penyelewengan," tutup Piter.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng sebesar Rp100.000 per bulan untuk kebutuhan selama 3 bulan.

Bantuan ini akan mulai diberikan sejak April 2022 dengan sistem penyaluran yang akan dibayarkan di muka senilai Rp300.000.