Demokrat Sentil Menteri Jokowi: Mereka Jahat, Menipu Rakyat untuk Melanggengkan Kekuasaan!

Penegasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memastikan Pemilu tetap digelar 14 Februari 2024 dan meminta menteri-menterinya setop bicara penundaan pemilu juga perpanjangan masa jabatan presiden nampak masih belum cukup. Kekinian Jokowi didesak agar memberikan sanksi tegas kepada para pembantunya tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Ia mengatakan, sikap tegas Jokowi sangat diperlukan.

Baca Juga: Ingin Ikut Demo Tolak Jokowi Tiga Periode Dicap Gimmick, Gibran: Halah, Dijawab Apa Selalu Salah

"Publik kini menantikan sikap tegas Presiden Jokowi untuk menertibkan dan memberi sanksi tegas terhadap pembantu-pembantunya yang ikut aktif atau menjadi penggerak beredar dan berkembangnya wacana penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden, dan presiden tiga periode. Termasuk pembantu-pembantunya yang ikut mengamplifikasi atau permisif terhadap wacana ini," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (15/4/2022).

Kamhar mengatakan, jejak digital menteri-menteri yang bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih banyak ditemukan. Namun, dari apa yang disampaikan para menteri tersebut tak ditemukan alasan dan argumen yang memadai.

"Sebagai pejabat publik yang mereka lakukan itu jahat, menipu rakyat untuk melanggengkan kekuasaan. Secara etik dan secara moral telah cacat, oleh sebab itu tak ada alasan untuk tetap dipertahankan menempati jabatan publik," ungkapmya.

Kamhar menambahkan, sekalipun isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden telah menjadi operasi politik yang gagal, namun Jokowi dinilai tak bisa membiarkan begitu saja. Menurutnya, jika ada pembiaran adalah bentuk pelecehan terhadap kritisisme dan kewarasan publik.

Baca Juga: Tanggapi Soal Anggota DPR Diduga Nonton Video Tak Senonoh, PDIP: Dia Malu, Menangis Terisak-isak

"Cukup Partai Demokrat saja yang pernah merasakan pembiaran atau ketidaktegasan Presiden Jokowi terhadap pembantunya yang menjadi “begal demokrasi” yang kami sebut Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat tanpa sanksi apa pun. Kami tak ingin ini berulang kembali. Cukup Partai Demokrat saja yang pernah diperlakukan seperti ini, tapi rakyat, jangan!. Publik monitor," tandasnya.