Big Data Gegerkan Publik, Pengamat: Presiden Jokowi Layak Ambil Sikap buat Kesewenangan Luhut

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menangani Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

"Seharusnya Presiden Jokowi mengambil sikap saat melihat gelagat kesewenangan Luhut," tegas Dedi kepada GenPI.co, Jumat (15/4/2022).

Baca Juga: Isu Didemo Pendukung Luhut Kian Kuat, Masinton: Dibunuh pun Saya Siap, Tak Akan Minta Maaf

Menurut Dedi, Jokowi juga harus menghentikan sikap Luhut yang arogan.

Salah satu contohnya, yakni menolak dan mengatakan masyarakat tidak berhak mendesaknya mebeberkan isi Big Data ke publik.

"Minimal Jokowi harus menghentikan kekuasaan Luhut. Sebab, dia berpotensi menyelewengkan kekuasaan atas nama membela Presiden," katanya.

Dedi menambahkan hal tersebut akan berdampak buruk, khususnya terkait tata kelola pemerintahan.

"Jelas ini tidak baik bagi Presiden," terangnya.

Dia menambahkan, Luhut sudah termasuk penyebar berita bohong atau hoaks.

Sebab, tidak ada bukti terkait Big Data yang dia klaim.

"Penyebar berita bohong yang berdampak pada stabilitas nasional, aksi demonstrasi, dan menyulitkan pemerintah berkomunikasi dengan baik pada publik," jelas dia.

Dia menuturkan, Luhut sangat layak dipecat dari kabinet karena menjadi pembuat keonaran dan tidak bisa membuktikan klaimnya.

"Luhut layak dipecat," tandas Dedi.

Sebelumnya Luhut menolak dan mengatakan bahwa mahasiswa Universitas Indonesia tidak berhak mendesaknya untuk mebeberkan isi Big Data yang dirinya miliki.

"Kamu enggak berhak juga menuntut saya. Sebab, saya juga punya hak untuk tidak memberitahu," ungkap Luhut di depan massa mahasiswa UI.