KPK Kena Sentil karena Mafia Migor Diurus Kejagung, Fahri Hamzah Membela: Cicak-Buaya Biar Kompak

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng (Crude Palm Oil/CPO).

Pentapan tersangka ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (19/4/2022). Hal ini mengundang berbagai sorotan lantaran penetapan tersangka kasus korupsi dilakukan oleh Kejagung, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Dituduh Terlibat Korupsi Migor, Jubir Luhut Tegas: Urusan Migor Tidak Ditangani Menko Marves

"Ketika KPK jadi sorotan tentang dugaan penerimaan gratifikasi pimpinan dan skandal internal, Kejaksaan Agung mengumumkan Penyidikan Korupsi mafia minyak goreng," tulis Febri Diansyah di Twitter.

"Apakah KPK benar-benar akan jadi masa lalu, dilupakan dan ditinggalkan?" tambahnya.

Namun, lain Febri, lain pula Fahri Hamzah. Ketua Umum Partai Gelora itu malah menganggap penetapan tersangka korupsi oleh Kejagung sebagai bentuk kerja sama antarlembaga. Fahri mengutip sebuah artikel yang menyatakan bahwa KPK mengapresiasi Kejagung yang tetapkan tersangka kasus minyak goreng.

Dengan mengutip berita tersbeut, Fahri mengandaikan sebagai cicak dan buaya. "Bersatunya cicak dan buaya lawan korupsi," tulis Fahri Hamzah di akun Twitter pada Kamis (21/4/2022).

Istilah cicak buaya memang cukup populer sejak tahun 2009. Hal ini merujuk pada upaya pelemakan KPK di mana KPK diandaikan sebagai cicak sementara buaya merujuk pada Kepolisian.

Sebelumnya, Fahri Hamzah memang aktif berkomentar mengenai penetapan mafia minyak goreng oleh Kejagung.

"Mafia dan Koruptor yang ditangkap @KPK_RI dan @KejaksaanRI itu sama saja, masak kalau ditangkap KPK jadi luar biasa tapi kalau ditangkap penegak hukum lain dianggap cemen. Ayo, yang biasa adu domba sekarang kita dorong penegak hukum kerja sama. Cicak sama Buaya biar kompak," cuit Fahri Hamzah pada Rabu (20/4/2022).