Duh! Macron Sampai Ingatkan Le Pen Larangan Jilbab Dapat Ciptakan Perang ...

Warta Ekonomi, Paris -

Presiden Emmanuel Macron memperingatkan Marine Le Pen pada hari Rabu (20/4/2022) bahwa dia akan membawa Prancis ke ambang perang saudara jika memberlakukan larangan jilbab saat memenangi pemilu.

“Bersama saya, tidak akan ada larangan jilbab, yarmulkes, dan simbol-simbol keagamaan,” kata Macron dalam debat yang disiarkan secara luas di televisi jelang putaran kedua dan terakhir pemilu pada 24 April.

Baca Juga: Fakta-fakta Capres Prancis Le Pen, Lahir dari Keluarga Rasis hingga Bandingkan Muslim dan Nazi

Wacana ekstrem kanan yang mendominasi kampanye juga mendominasi debat. Le Pen mengatakan dia bermaksud untuk membebaskan perempuan Muslim dari seragam yang dikenakan oleh "para Islamis" dengan melarang cadar di ruang publik. Macron menentang usulan itu dengan mengatakan hal itu tidak konstitusional dan akan menciptakan “perang saudara.”

Dia mengatakan undang-undang 1905 tentang sekularisme bukan untuk "memerangi agama." Le Pen pada gilirannya menyerang Macron karena menciptakan perpecahan dan memecah belah masyarakat Prancis selama lima tahun berkuasa.

Dia bersikeras bahwa proyeknya "memberikan prioritas kepada Prancis di negara mereka sendiri," yang ingin dia capai dengan memperkenalkan referendum inisiatif warga dan reformasi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia berbicara soal referendum publik tentang imigrasi untuk memecahkan masalah "anarki dan imigrasi besar-besaran" dan menciptakan Google Eropa untuk privasi data.

Bagi Macron, pemilu ini sangat penting, tidak hanya karena ini adalah pertarungan ideologi, tetapi sebagai “referendum tentang apa yang sangat disukai atau ditentang Prancis.”

Dia menganggapnya sebagai referendum untuk tetap atau meninggalkan Uni Eropa, Hubungan Prancis dengan Jerman, masalah lingkungan, persaudaraan, dan sekularisme.

Terpecah soal Uni Eropa 

Le Pen, kandidat partai Reli Nasional membuka debat dengan upaya memulihkan harmoni semua warga Prancis dan menyerang Macron atas kegagalan ekonominya selama masa jabatan lima tahun, dengan fokus rendahnya daya beli, meningkatnya pengangguran, pajak kenaikan bahan bakar yang mendorong Rompi Kuning protes dan menimbulkan utang 600 juta euro ($651 juta) melalui paket pemulihan untuk bisnis selama pandemic.