Refly Harun Setuju dengan Rocky Gerung Soal Peran Megawati dalam Penyelesaian Kasus Minyak Goreng

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyampaikan analisisnya soal ditetapkannya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Ia pun mengawalinya dengan membacakan berita soal Rocky Gerung yang lebih dulu menganalisis keterlibatan Megawati dalam penyelesaian carut-marutnya minyak goreng.

Refly menyinggung soal sikap politik PDIP yang belakangan ini gencar menolak wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, penolakan itu disuarakan oleh beberapa politikus PDIP atas restu dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Nahloh, Kejagung Pertimbangkan Hukuman Mati untuk Tersangka Kasus Minyak Goreng

"Sebenarnya yang paling spektakuler adalah ketika PDIP menolak penundaan pemilu atau perpanjangan atau bahkan sekarang tiga periode," ujar Refly dikutip dari video yang diunggah di kanal YouTubenya.

Sasaran kritik dari politikus PDIP adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Sebabnya, menurut Refly, Jokowi itu lebih dekat dengan Luhut dibanding pada PDIP.

"Itu barangkali yang mengesalkan pihak Megawati dan PDIP. Ternyata yang untung besarnya adalah LBP (Luhut Binsar Pandjaitan). Apalagi dalam soal IKN misalnya, terlihat Megawati dan PDIP tidak teralu antusias," ucap Refly menjelaskan.

Lebih lanjut, ia mengaitkan persoalan diatas dengan kasus minyak goreng. Refly menyebut kalau masalah ini sebenarnya mudah untuk diungkap. Tapi, biasanya kalau berurusan soal mafia tidak mudah ditangkap oleh penegak hukum.

"Kalau mafia dibidang ekonomi, biasanya penegak hukum tengok kanan tengok kiri. Kenapa? siapa tau ada keterlibatan dari kekuasaan. Dan itu sudah jadi rahasia umum," klaimnya.

Baca Juga: Puan Maharani Dukung Kejagung Usut Oknum yang Terlibat Kasus Minyak Goreng

Tetapi dalam kasus minyak goreng ini, arus perintah untuk Kejaksaan Agung itu bukan hanya dari Presiden, tapi juga ada dari Megawati. Mungkin, kata Refly, Megawati itu lebih didengar oleh jaksa agung, dan disitulah peran putri Presiden pertama Indonesia tersebut.

Bagi Refly, memang perlu ada orang kuat yang memerintahkan untuk melawan mafia yang ada. Terlebih lagi, mafia itu berada dalam lingkaran kekuasaan.

"Ini politik analisis sekali lagi. Jadi ketika migor ini susahnya minta ampun, disitulah titah Megawati. Saya setuju dengan analisis Rocky Gerung," katanya. "Politik itu selalu memunculkan analisis-analisis. Dan analisis itu tidak ada yang salah."