Wapres Hadiri Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2022

Pagi ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menghadiri Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022 melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2022).

Pada acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan dibuka secara virtual oleh Presiden Joko Widodo ini, Wapres turut mendengarkan arahan Presiden terkait Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Presiden memberikan 7 (tujuh) arahan terkait penyusunan RKP 2023 sekaligus untuk menghadapi gejolak ekonomi global.

Baca Juga: Terima Pengurus Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Wapres Tekankan Pentingnya Perluas Jaringan Kemitraan

Pertama, Presiden meminta seluruh jajarannya agar bekerja fokus untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). "Artinya belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri," pintanya.

Kedua, Presiden meminta agar proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri terus dipercepat. "Daerah-daerah yang memiliki pertambangan, dorong agar mereka segera membangun smelter. Daerah-daerah yang memproduksi cokelat, kopi misalnya, dorong agar mereka masuk industri di daerah kita masing-masing, agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat," arahnya.

Ketiga, Presiden meminta agar produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi terus ditingkatkan. "Ke depan problem dunia adalah dua, yakni pangan dan energi," tegasnya.

Baca Juga: Wapres Dukung Pengembangan Masjid Raya Baiturrahim Jayapura Jadi Ikon Umat Islam di Papua

Keempat, Presiden mengarahkan agar investasi yang dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan terus ditingkatkan. "Kalau layanan perizinan kita belum cepat baik di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat, layani semua yang berkaitan dengan investasi. Karena kita tidak dapat lagi bergantung pada APBN dan APBD," tegas Kepala Negara.

Kelima, Presiden menegaskan bahwa ketentuan sesuai regulasi mengenai defisit di bawah 3 persen PDB akan kembali diberlakukan tahun depan. "Karena itu perencanaan harus betul-betul rinci, harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat, lakukan penajaman belanja, sehingga kualitas belanja semakin baik dan meningkat," pintanya.

Keenam, Presiden meminta agar agenda-agenda strategis untuk peningkatan SDM terus dijalankan. "Percepatan (penanggulangan) kemiskinan ekstrem, angka stunting harus diturunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, dan juga upskilling/reskilling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif," tegasnya.