Macet Mudik hingga Berkilo-Kilo, Pengamat: Masyarakat Bisa Menuntut Janji Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Larangan mudik yang diterapkan oleh pemerintah dalam dua tahun terakhir akibat pamdemi Covid-19 membuat masyarakat berbondong-bondong meninggalkan Jakarta pada periode lebaran 2022.

Akibatnya menjelang hari lebaran kendaraan terlihat memadati jalan dari arah Jakarta menuju ke daerah lainya baik itu Barat maupun Timur. 

Pakar Kebijakan Publik dan CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat MPP menyebut, akibat dari kemacetan panjang tersebut keuntungan pemilik tol meningkat signifikan pada mudik tahun ini.

Baca Juga: Heboh Pemudik Pakai Kaos Anies Presiden, Mileanies: Mereka Berharap Anies Naik Pangkat Jadi Presiden

"Pemilik tol saat mudik 2022 diduga meningkat sampai Rp15-20 triliun hanya disaat mudik selama 7 hari saja," ujar Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (30/4/2022).

Hidayat mengatakan, banyaknya kemacetan panjang dan lama yang terjadi hingga menimbulkan keresahan bagi para pemudik. Beberapa strategi pun digunakan seperti One Way dan Contra Flow tapi ternyata belum berhasil mengurai kemacetan. 

Dengan diberlakukannya one way yang diharapkan dapat mengurai kemacetan ternyata menimbulkan masalah lain seperti yang terjadi di tol Cipularang. 

Akibatnya, pemudik ke arah Jakarta tertahan selama 12 jam hingga menimbulkan protes dari pemudik dengan menutup jalan sehingga kemacetan parah terjadi. Begitupula yang terjadi di pelabuhan Merak hingga 19 jam, kemacetan tersebut sempat menimbulkan pemudik pingsan. 

"Janji pemerintah bahwa jika kemacetan sudah sampai 1 KM akan digratiskan ternyata tidak ditunaikan. Tentu saja masyarakat bisa menuntut janji tersebut secara hukum," tegasnya.

Menurutnya saat ini pemerintah tidak punya keberanian untuk menggratiskan tol padahal ini sangat penting untuk bisa menghilangkan antrian-antrian yang terjadi di gerbang tol. Alasan Tol Belum Gratis adalah Pemerintah Diduga Ingin Pengusaha Tol meraup untung besar saat lebaran 2022.

Hidayat melanjutkan, semestinya kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah pemudik harus lebih diprioritaskan. Dengan keresahan dan ketidaknyaman mereka saat mudik sangat berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini terbukti dengan luapan-luapan kekesalan masyarakat yang bisa kita lihat di media sosial. 

"Ini membuktikan bahwa pemerintah lebih pro kepada para oligarki pengusaha tol yang akan meraup keuntungan yang besar dari para pemudik," ungkapnya.