Macet Mudik hingga Berkilo-Kilo, Pengamat: Masyarakat Bisa Menuntut Janji Pemerintah

Dengan kondisi saat ini tol macet ditambah dengan naiknya harga BBM sehingga membuat lebih boros. Melihat hak tersebut bisa dikatakan rakyat telah terhisap dana dan energinya karena pengelolaan mudik yang tidak tepat dan efisien. Dengan kemacetan yang sedemikian panjang tentunya penggunaan BBM menjadi lebih besar.

"Melihat penderitaan para pemudik yang mengalami kemacetan tentunya sebagai bentuk tanggung jawab moral, Jasa Marga dan pengusaha tol lainnya harus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dengan memperbaiki jalan yang bergelombang, fasilitas rest area yang nyaman, jarak rest area yang diatur untuk memudahkan istirahat dan toilet," ujarnya.

Selain itu, Hidayat menilai sebenarnya pemerintah memiliki power yang besar untuk mengatur ini semua menjadi lebih mudah. Pemerintah bisa menetapkan aturan berdasarkan kondisi tertentu agar tol gratis yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan tol. 

Selain itu, pemerintah bisa berdialog dengan para pengusaha tol untuk hal ini. Jika ada perusahaan tol yang tidak mau ikut aturan Pemerintah maka diancam tegas. Pemerintah tentunya bisa mencontoh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Malaysia yang berani menggratiskan tol untuk pemudik lebaran. 

"Tentu saja hal ini sangat membahagiakan rakyatnya sehingga mereka bisa spend uang mereka untuk keluarga, dan mereka punya lebih banyak waktu untuk kebersamaan dengan keluarga karena tidak menghabiskan banyak waktu di jalan karena macet. Dan dengan digratiskannya jalan tol tentunya akan membuat perputaran uang di daerah menjadi meningkat," paparnya.

Ditengah keluh kesah dan sumpah serapah yang muncul dari para pemudik tiba-tiba muncul hasil survey yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat kepada presiden Jokowi semakin menguat. Tentunya hasil survey ini akan sulit dipercaya validitasnya.