Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

FORKAMI Nilai Langkah Presiden Jokowi Ajak Jepang Bermitra dalam Pembangunan ANP Sudah Tepat

FORKAMI Nilai Langkah Presiden Jokowi Ajak Jepang Bermitra dalam Pembangunan ANP Sudah Tepat Kredit Foto: Istimewa

Pembangunan ANP secara langsung juga akan mewujudkan Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN). "Oleh karena itu sudah selayaknya di Maluku dibangun Pelabuhan ANP. Apalagi berdasarkan data yang ada dari Kementerian Kelautan Perikanan, memiliki potensi tangkapan ikan yang berlimpah di perairannya. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 misalnya, yang mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur. Potensi Sumberdaya Ikan Laut Arafura (WPP 718) merupakan salah satu perairan tersubur di dunia," tegas dia.

Ditambahkan Capt. Hakeng, Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan dan/atau maritim terbesar di dunia, peran pelabuhan sangatlah penting untuk menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis, distribusi barang dari daerah/kota di satu pulau ke daerah/kota di pulau lainnya hampir pasti dilakukan melalui pelabuhan sehingga peran pelabuhan untuk pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi sangatlah besar. 

Baca Juga: Pengamat Maritim: Menanti Ketegasan Sikap Pemerintah soal Nasib 7 ABK WNI yang Hilang di Mauritius

Memang diakui oleh Capt. Hakeng pembangunan pelabuhan seperti ANP membutuhkan biaya besar. Karena itu dibutuhkan pihak lain untuk ikut serta dalam pendanaan. Pembangunan pelabuhan di Indonesia dapat menggunakan skema pendanaan kreatif (creative financing) non APBN. "Peran serta badan usaha sangat penting untuk ikut serta membantu akselerasi pembangunan pelabuhan, yang tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan hanya dari APBN," kata Capt. Hakeng.

Oleh karena itu Capt. Hakeng pun meminta pemerintah untuk memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada badan usaha, baik nasional maupun asing untuk berperan dalam pembangunan pelabuhan di Indonesia. "Pemerintah harus dapat menyediakan aturan atau regulasi yang tidak terlalu memberatkan badan usaha dalam pembangunan pelabuhan baru," ungkapnya.

Baca Juga: Jepang Dukung Penuh Presidensi G20 Indonesia

Regulasi dan semua aturan turunannya yang menyangkut pengelolaan pelabuhan harus dibuat dengan tujuan agar distribusi barang lancar, efektif, dan efisien yang dapat dirasakan oleh semua stakeholder dan atau semua pihak yang berkepentingan dengan pelabuhan.

"Yang menjadi tantangan kita semua adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan volume barang yang akan didistribusikan lewat pelabuhan yang dibangun tadi. Sehingga investasi pembangunan pelabuhan atau terminal tadi, dari sisi bisnis dapat menghasilkan return sesuai dengan yang diharapkan. Konsep Ship's follow the trade ataupun sebaliknya harusnya dijadikan kombinasi yang saling menopang guna menarik minat investor tersebut," pungkas Capt. Hakeng.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Vicky Fadil
Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: