Majelis Umum PBB Sampai-sampai Kena Semprot Malaysia, Penyebabnya Terkuak Habis

Warta Ekonomi, Kuala Lumpur -

Malaysia tidak mengakui sanksi sepihak apa pun terhadap negara mana pun, kecuali resolusi sanksi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah.

“Ini selalu menjadi prinsip Malaysia. Jika ada sanksinya harus melalui PBB, dan jika resolusinya disahkan oleh PBB maka sebagai anggota PBB harus menghormati dan mematuhinya,” katanya kepada media dalam wawancara khusus di kantornya, dilansir Malay Mail.

Baca Juga: Salut! Langkah Berani Malaysia Soal Myanmar Bikin Wajah ASEAN Malu

Menteri mengomentari sanksi internasional luas yang dikenakan oleh Barat dan sekutunya di Rusia menyusul perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina.

Mengenai konflik Rusia-Ukraina, Saifuddin mengatakan Malaysia telah mempertahankan pendiriannya untuk tidak memihak kepada pihak mana pun tetapi pada saat yang sama tidak pernah memaafkan agresi oleh negara mana pun yang mengancam kedaulatan negara lain.

“Kami terus mendorong kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik ini. Kita tahu bahwa ada orang-orang yang bekerja untuk membuat kedua belah pihak mengakhiri konflik ini. Kami tidak terlibat sejauh itu tetapi kami melibatkan berbagai aktor yang secara aktif mengerjakan ini,” katanya.

Lebih lanjut mengomentari dampak sanksi ekonomi terhadap warga Malaysia, khususnya mahasiswa yang belajar di Rusia, Saifuddin mengatakan untuk saat ini, kesejahteraan dan keselamatan mereka diperhatikan.

Untuk saat ini, warga Malaysia di Rusia masih dapat melakukan transaksi keuangan melalui layanan Union Pay. Namun, bank Rusia yang melakukan layanan Union Pay sejauh ini hanya terbatas pada tiga bank.

Dia menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri sedang memantau situasi dengan cermat dan terus menerima umpan balik tentang perkembangan terbaru tentang dampak konflik Rusia-Ukraina dari Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional.

Sejauh ini ada 816 orang Malaysia di Rusia. Mereka terdiri dari 779 mahasiswa dan 37 ekspatriat.

Menurut perkiraan PBB, setidaknya 3.309 warga sipil telah tewas sementara hampir 3.500 terluka sejak Rusia memulai perangnya di Ukraina pada 24 Februari. Lebih dari 5,7 juta orang dilaporkan telah melarikan diri ke negara lain, dengan sekitar 7,7 juta orang mengungsi.